Inkonstitusionalitas Penerapan Pasal 33 UUD 1945

TUGAS PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
Kebijakan Inkonstitusional Terhadap Privatisasi BUMN
Dosen: DR. Marwah M. Diah, SH., MPA
Disusun oleh: Rinto Wardana, SH
NIM: 5211220005 Nomor Absensi: 05
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila 2012

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pada masa orde baru, pemerintah cukup memberikan ruang besar bagi kemajuan perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari upaya-upaya agresif pemerintah untuk mencapai suatu prestasi perekonomian yang cukup diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara. Bukti-bukti itu dapat terlihat dari diberikannya julukan bagi Indonesia sebagai “Macan Asia” yang pada saat itu tengah bersiap-siap untuk tinggal landas menuju ke percaturan ekonomi global. Keseriusan pemerintah orde baru untuk memposisikan kemajuan ekonomi itu bukan tanpa dasar. Skema ekonomi Indonesia yang dirancang oleh para” teknokrat Berkeley ” didasarkan pada Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN yang menjadi kompas bagi pemerintah akan dibawa kemana arah pembangunan ekonomi Indonesia masa itu. Mendasarkan arah tujuan pembangunan ekonomi melalui GBHN telah terbukti cukup mumpuni untuk menjadi dasar bagaimana pemerintah sebagai pelaksana dari ketetapan-ketetapan yang dibangun dalam GBHN itu menjadi pemain inti dan sangat menentukan roda perekonomian. Artinya, pemerintah sebagai “pilot”yang membawa bangsa ini untuk menuju negara kesejahteraan atau walfare state sebagaimana di cita-citakan oleh para filosof atau pemikir negara yang mencita-citakan suatu bentuk negara dimana rakyatnya sejahtera. Namun selama pemerintahan dimasa reformasi, kemajuan yang telah dirintis oleh pemerintah orde baru kehilangan arah dan kendalinya. Ketidakjelasan ini ditambah lagi dengan tidak dipergunakannya produk-produk orde baru seperti GBHN dalam menetapkan arah tujuan pembangunan nasional. Memang, GBHN sebagai kompas bukanlah salah satu produk yang mesti dipertahankan. Hanya saja keengganan menggunakan GBHN itu tidak dibarengi dengan penciptaan produk serupa yang lebih reformis. Akibatnya pemerintahan orde reformasi hampir kehilangan arah dan tujuannya. Meskipun masa orde baru sarat dengan korupsi, kolusi dan neoptisme(KKN), akan tetapi masa reformasi justru budaya KKN semakin mengakar. Menurut Khaerudin dan Prasetyo Eko Prihananto “Tumbangnya orde baru yang otoriter lewat gerakan reformasi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil menandai babak baru. Indonesia memasuki sistem tatanegara yang lebih demokratis dengan harapan perbaikan sistem untuk meraih masa depan. Namun demokrasi yang tumbuh tak berbanding lurus dengan bersihnya pemerintahan. Bersamaan dengan pujian itu, korupsi, kolusi dan nepotisme(KKN)yang ditentang dimasa orde baru berkembang. Banyak pihak menilai KKN jauh lebih buruk dibandingkan dengan masa orde baru”. Sintesa daripada karut marut orientasi perekonomian kita itu dibuktikan semakin terciptanya jarak antara kesejahteraan dengan rakyat. Semakin banyak BUMN yang diprivatisasi. Jika dipandang dari sudut efektivitas memang secara managerial apabila BUMN di kelola oleh swasta maka BUMN tersebut memiliki prospek untuk lebih maju. Akan tetapi kebijakan itu sungguh sangat inkonstitusional. Karena manfaat ekonomi lebih memihak pihak kapitalis. Sehingga rakyat justru semakin menderita. Bangunan peraturan perundang-undangan kita dibidang ekonomi yang kurang berpihak kepada rakyat juga berkontribusi besar terhadap kemunduran perekonomian tersebut. Sumber daya alam yang semestinya digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak saat ini banyak dikuasai oleh swasta. Akibatnya kesejahteraan itu hanya dinikmati oleh kaum pemodal dan orang-orang kaya. 1.2 Pernyataan Permasalahan Pasal 33 ayat (2) dan ayat(3)Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami degradasi makna. Pasal 33 ayat 2 berbunyi:” Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selanjutnya pasal 33 ayat 3 berbunyi:” Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.
Pernyataan Permasalahan.
Tindakan dan kebijakan pemerintah yang memprivatisasi perusahaan-perusahaan BUMN yang notabene ada untuk menjadi motor pergerakan ekonomi rakyat merupakan kebijakan yang inkonstitusional dan merupakan pelanggaran atas hak konstitusi warga negara yang dituju oleh ketentuan pasal 33 tersebut; karena apa yang diuraikan dalam materi muatan pasal 33 UUD 1945 mencirikan sosialisme ekonomi kerakyatan bukan ekonomi kapitalis.
1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas dan juga sebagaimana yang dinyatakan dalam pernyataan masalah, penulis merumuskan 3(dua)pertanyaan penting, yaitu:
1. Bagaimana latar belakang lahirnya pasal 33 UUD 1945?
2. Bagaimana bentuk inkonstitusonal terhadap penerapan pasal 33 UUD 1945?
3. Bagaimana upaya menjalankan pasal 33 agar sesuai dengan amanat konstitusi?

BAB II KAJIAN PUSTAKA
Sebelum melakukan analisa terhadap suatu permasalahan, terlebih dahulu perlu ditinjau aspek teori dari suatu kajian. Pentingnya suatu teori itu dapat dilihat dari beberapa pandangan filosof-filosof yang terkenal dijamannya. Diantaranya ada W. Friedman, Gustav Radbruch. W. Friedman mengatakan :”(…ahli hukum, baik sebagai pembuat undang-undang maupun sebagai hakim, baik sebagai warga biasa maupun sebagai seorang ahli, sadar atau tidak, selalu berpedoman pada prinsip-prinsip yang dianutnya dan yang mengandung unsure-unsur teori hukum yang bermula dari ajaran-ajaran filsafat dan teori politik). Dalam formulasi Radbruch , tugas teori hukum adalah untuk membuat jelas nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam. W. Friedman dalam kesempatan lain juga mengatakan bahwa:”Walaupun pengetahuan menyeluruh tentang problema-problema hukum yang nyata adalah soal biasa dalam teori hukum modern, tokoh-tokoh ilmu hukum sosiologis adalah kebanyakan mahasiswa ilmu hukum privat. Lagipula teori-teori mereka memusatkan perhatiannya pada problema mengenai keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Mengenai teori keseimbangan kepentingan ini lebih lanjut diuraikan oleh Roscou Pound. Pound mengatakan ”Pada dasarnya,”kondisi awal” struktur suatu masyarakat selalu berada dalam kondisi yang kurang imbang. Ada yang terlalu dominan, dan ada pula yang terpinggirkan. Untuk menciptakan’dunia yang beradap’, ketimpangan-ketimpangan structural itu perlu ditata ulang dalam pola keseimbangan yang proporsional. Dalam konteks keperluan tersebut, hukum yang bersifat logis-analitis dan serba abstrak (hukum murni) ataupun yang berisi gambaran realitas apa adanya(sosiologis), tidak mungkin diandalkan”. Lebih lanjut Pound mengatakan: “(…apa yang harus digarap oleh hukum dalam konteks social engineering itu? Jawabannya adalah”menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat”. Kepentingan-kepentingan itu harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Manfaatnya adalah terbangunnya suatu struktur masyarakat sedemikian rupa hingga secara maksimum mencapai kepuasan akan kebutuhan dengan seminimum mungkin menghindari benturan dan pemborosan). Kemudian Pound juga mengatakan ”Peran pembuat hukum dalam hal ini vital terutama dalam menciptakan keseimbangan hak dalam masyarakat bahkan pengadilan dengan pertimbangan hukumnya dapat memberikan keadilan bagi anggota masyarakat yang kehilangan haknya”. Prof. Sunaryati Hartono mengatakan:” bahwa sistem hukum nasional kita benar-benar harus menjadi suatu sistem hukum Pancasila dan hukum ekonomi nasional kita merupakan bagian hukum Pancasila itu”. Menurut Thomas M. Franck sebagaimana dikutip oleh Erman Rajagukguk :”Ahli-ahli ilmu sosial di Barat pada umumnya mencatat bahwa bangsa-bangsa menjalani tiga tahap pembangunan satu demi satu: unification, industrialization, dan social walfare. Selanjutnya Erman mengatakan bahwa:”Dari sudut sejarah hukum, suatu bangsa memasuki tahap kesejahteraan ditandai dengan berkembangnya hukum yang melindungi pihak yang lemah”. Mochtar Kusumaatmaja mengatakan bahwa:” si Penguasa maupun si Rakyat, harus dididik untuk memiliki kesadaran kepentingan umum(public spirit). Sunaryati Hartono menegaskan kembali mengenai pengertian hukum ekonomi Indonesia. Menurutnya:”Hukum ekonomi Indonesia adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia”. Peter Drucker sebagaimana dikutip oleh Sunaryati mengatakan bahwa:”Penanaman modal asing tidak akan membawa kemajuan bagi negara-negara berkembang. Sebab tujuan PMA yang kebanyakan dilakukan oleh perusahaan multinasional adalah untuk menciptakan atau memperbesar pasaran (jadi permintaan)domestik ditempat ia menanamkan modal. Dengan demikian PMA akan memperbesar konsumsi domestik daripa barang-barang baru, sehingga akan memperbesar ketergantungan negara-negara berkembang pada perusahaan-perusahaan multinasional dan negara-negara maju, terutama akan modal investasi baru maupun akan barang-barang modal , mesin-mesin dan bahan-bahan baku(seperti plastik, transistor dan lain-lain)yang tidak dapat dihasilkan didalam negeri. Pengertian Privatisasi Peacok (1930) mendefinisikan privatisasi sebagai proses pemindahan kepemilikan industri dari pemerintah ke sektor swasta. Dunleavy (1980) memaknai privatisasi sebagai pemindahan permanen dari aktifitas produksi barang dan jasa yang dilakukan perusahaan negara ke swasta. Clementi (1980) mendefinisikan hampir sama yaitu sebagai proses pemindahan kepemilikan perusahaan sektor publik kepada sektor swasta. Termasuk Savas (1987) yang mendefinisikan privatisasi sebagai tindakan mengurangi peran pemerintah atau meningkatkan peran swasta khususnya dalam aktifitas yang menyangkut kepemilikan atas aset-aset. Dubleavy mengartikan privatisasi sebagai pemindahan permanen aktifitas produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan negara ke perusahaan-perusahaan swasta atau dalam bentuk organisasi-organisasi non publik. Definisi privatisasi yang dikemukakan berbagai tokoh di atas bersesuaian dengan pengertian privatisasi yang ada dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN yang mendefinisikan privatisasi sebagai penjualan saham persero (perusahaan perseroan), baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas saham oleh masyarakat.

BAB III PEMBAHASAN
3.1 Latar Belakang Lahirnya Pasal 33 UUD 1945
Berbicara tentang latar belakang lahirnya pasal 33 UUD 1945 mendekatkan kita untuk memahami lahirnya konstitusi. Dalam kenyataannya, perdebatan sebelum dimuatnya pasal 33 dalam konstitusi telah lebih dahulu dilakukan musyawarah oleh para “Founding Father” bangsa Indonesia. Melalui rapat Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan Indonesia, para Founding Father ini mengeluarkan berbagai macam pendapat dan pernyataan yang intinya untuk mencari rumusan yang tepat dalam membuat satu pasal mengenai perekonomian didalam materi muatan konstitusi. Pada tahun 1931, Bung Hatta melahirkan istilah Kedaulatan Rakyat pada majalah Daulat Ra’jat, kemudian pada tahun 1932, menguraikan tentang Kedaulatan Rakyat pada brosur kearah Indonesia Merdeka. Kedaulatan Rakyat versi Barat hanya mencakupi pengertian Demokrasi Politik saja sedangkan Kedaulatan Rakyat versi Bung Hatta (Volkssouvereiniteit) mencakupi pengertian Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi sekaligus serta bersumber dari sifat dan sikap hidup bangsa Indonesia sendiri. Bung Hatta juga menegaskan bahwa bagi Indonesia, kepentingan masyarakat lebih utama daripada kepentingan orang seorang. Pada kesempatan yang sama, Prof. Soepomo juga mengutarakan pendapatnya. Beliau mengatakan:”Dalam Negara yang berdasar integralistik yang berdasar persatuan, maka dalam lapangan ekonomi akan dipakai sistim “sosialisme Negara” (staatssocialisme). Perusahaan-perusahaan yang penting akan diurus oleh Negara sendiri, akan tetapi pada hakekatnya Negara yang akan menentukan dimana dan dimasa apa dan perusahaan apa yang akan diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau oleh pemerintah daerah atau yang akan diserahkan kepada sesuatu badan hukum privat atau kepada seseorang itu semua tergantung daripada kepentingan Negara, kepentingan rakyat seluruhnya. Dalam Negara Indonesia baru, dengan sendirinya menurut keadaan sekarang, perusahaan-perusahaan sebagai lalulintas, electriciteit, perusahaan alas rimba harus diurus oleh Negara sendiri. Begitupun tentang hal tanah. Pada hakekatnya Negara yang menguasai tanah seluruhnya. Tambang-tambang yang penting untuk Negara akan diurus oleh Negara sendiri. Melihat sifat masyarakat Indonesia sebagai masyarakat pertanian, maka dengan sendirinya tanah pertanian menjadi lapangan hidup dari kaum tani dan Negara harus menjaga supaya tanah pertanian itu tetap dipegang oleh kaum tani. Dalam lapangan ekonomi, Negara akan bersifat kekeluargaan juga oleh karena kekeluargaan itu sifat masyarakat timur, yang harus kita pelihara sebaik-baiknya. Sistim tolong menolong, sistim kooperasi hendaknya dipakai sebagai salah satu dasar ekonomi Negara Indonesi. Jaminan dalam bidang perekonomian itu mesti diberikan pemerintah sebagai pemegang mandat kedaulatan rakyat. Ajaran Wolff tentang negara bertolak dari prinsip bahwa masyarakat kecil tidak dapat menjamin hidup sejahtera secara penuh. Untuk itu negara dibutuhkan. Maka negara merupakan suatu ciptaan manusia. Dengan menciptakan negara manusia mau menjamin kesejahteraan hidupnya. Dalam bukunya “Communist Manifesto(1847) ”, Karl Marx menjelaskan bahwa negara sebagai sebuah komite pelaksana. Pada kesempatan lain Marx mengkritisi akan kecenderungan bahwa hukum diadakan untuk melindungi kepentingan orang berpunya. Untuk itulah Marx sangat anti dengan tindak tanduk golongan borjuis yang melakukan penindasan kepada orang-orang lemah. Marx mengatakan :” Aslinya, hukum itu wujud aspirasi dan kepentingan kelas’orang berpunya’. Mari kita telaah mengenai materi muatan yang terkandung dalam pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 ayat 2 berbunyi:” Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selanjutnya pasal 33 ayat 3 berbunyi:” Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Tampaknya para pengonsep pasal diatas khususnya Moh. Hatta sebagai pionir lahirnya pasal 33 diatas berupaya untuk menghindari tertumpunya kesejahteraan hanya kepada kaum borjuis atau orang berpunya sebagaimana yang dikatakan oleh Marx. Dalam arti semestinya sumber-sumber perekonomian yang vital mesti di diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk di privatisasi. Lebih lanjut Moh. Hatta mengatakan :”perekonomian disusun sebagai usaha bersama, menurut dasar kolektif. Pendapat Hatta ini hampir serupa pula dengan dokumen tertulis sidang 16 Juli 1945, dimana perekonomian Indonesia harus didasarkan pada prinsip tolong-menolong dan usaha bersama, yang diselenggarakan melalui wahana koperasi . Sifat kolektif ini juga diamini oleh Profesor Soepomo. Hatta dan Soepomo sama-sama tidak memiliki perbedaan pandangan dalam urusan ekonomi, karena keduanya sama-sama menghendaki suatu sistem ekonomi yang kolektif sifatnya Sifat kekeluargaan yang kuat yang melingkupi budaya Indonesia menjadi dasar filsafati untuk menentukan sistem perekonomian yang condong kepada sifat kolektif tersebut. Sifat kolektif ini berseberangan dengan sistem kapitalis yang menyerahkan semua sistem ekonomi pada mekanisme pasar. Dengan sistem mekanisme pasar maka akan tercipta jurang yang tajam antara pemilik modal besar dengan yang tidak memiliki modal. Hal inilah yang sangat ditentang oleh kaum marxician. Konsep bunyi pasal 33 UUD 1945 diatas benar-benar didasari dari kepentingan kolektif. Artinya kemajuan perekonomian itu harus berpihak pada rakyat, harus dinikmati oleh rakyat secara merata. Sehingga pada masa rejim orde baru terkenal dengan sitem pemerataan ekonomi dengan berbagai program-programnya seperti Inpres Desa Tertinggal(IDT)dan lain-lain. Walaupun pada dasarnya upaya untuk mencegah terjadinya mekanisme pasar dalam bentuk privatisasi itu adalah untuk mengantisipasi kapitalisme tetapi dalam perkembangannya, upaya itu sangat sulit dicegah. Sistem perekonomian kita yang berasaskan Pancasila dan kekeluargaan tidak serta merta menjadi jaminan bahwa perekonomian akan berpihak kepada rakyat. Tampaknya filsafat perekonomian kita hanya bersifat tekstual saja. Dalam praktiknya terjadi perbauran dan campur aduk dengan sistem liberal-kapitalis.

3.2 Bentuk Inkonstitusonal Terhadap Penerapan Pasal 33 UUD 1945

Inkonstitusionalisasi penerapan pasal 33 UUD-45 telah dimulai dan mencapai puncaknya pada akhir rejim orde baru dan masa reformasi. Melalui privatisasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan alasan untuk menyelamatkan dan menghemat APBN maka usaha-usaha milik negara diserahkan pengelolaannya kepada swasta. Tentunya kebijakan itu dilakukan bukan tanpa pertimbangan. Salah satu alasannya adalah bahwa dengan diserahkannya pengelolaan BUMN kepada swasta supaya pengelolaannya lebih professional dan lebih efektif. Jika diperhatikan, memang rata-rata hasil privatisasi itu menunjukkan kinerja yang maksimal dan bagus. Hanya saja bagaimana mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui badan-badan usaha milik negara itu justru menciptakan jarak. Ujung-ujungnya, upaya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui BUMN tidak dapat diharapkan. Sebagai contoh: PDAM yang diprivatisasi. Hal ini mengakibatkan semakin mahalnya harga air yang bermutu. Dan semakin tidak terjangkau. Padahal jika mengacu pada pasal 33 seharusnya air sebagai kebutuhan vital itu tidak diswastanisasi supaya rakyat dapat menjangkau harganya. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa sesungguhnya kebijakan privatisasi bukanlah sekedar konsep yang tren di dunia global tetapi juga diawali oleh satu konsesi, tekanan dan persekongkolan para pemimpin di negara-negara berkembang khususnya di Indonesia. Berangkat dari pemikiran di atas maka dapat disimpulkan bahwa privatisasi merupakan proses pemindahan kepemilikan dari yang awalnya dikelola oleh negara dan lembaga-lembaga publik dialihkan menjadi kepemilikan yang sifatnya perseorangan dan individual. Pemindahan kepemilikan dari publik kepada perseorangan berarti juga berakibat pada terpindahnya kekuasaan dan kemanfaatan satu usaha. Privatisasi menghendaki kekuasaan dan kemanfaatannya dimiliki oleh perseorangan. Tindakan privatisasi benar-benar sudah melenceng dari “roh”yang terkandung dalam pasal 33 UUD 1945. Terhadap tindakan privatisasi ini perlu kita merujuk pendapat Prof. Mochtar Kusumaatmadja, beliau mengatakan: tidak banyak kiranya orang yang berani menelaah secara kritis dan tajam sifat ke”gotong-royongan” atau “kekeluargaan” dan menghubungkannya dengan persoalan modernisasi. Daud Yusuf mengatakan :”hukum ekonomi, dalam bentuk peraturan dan ketentuan umum, mencerminkan konfrontasi antara pemerintah(penguasa, legislative, yudikatif ataupun eksekutif), dengan keseluruhan keputusan-keputusan swasta, baik dalam maupun luar negeri(ekonomi dunia)yang menggerakkan ekonomi perusahaan. Atas pernyataan Daud Yusuf diatas, Sunaryati Hartono memberikan pandangan-pandangannya. Dia mengatakan:”Akan tetapi di Indonesia, dan khususnya bagi orang-orang Indonesia asli yang tidak pernah mengenal suatu sistem ekonomi yang member kebebasan yang sebesar-besarnya kepada perseorangan, gambaran yang diberikan Daud Yusuf itu sama sekali tidak tepat. Sebab semenjak permulaan kemerdekaan kita, sebagai akibat dari Pancasila dan pasal 33 UUD 1945 perekonomian nasional kita diarahkan oleh pemerintah, sehingga kebebasan bertindak dari pihak swasta lebih merupakan pengecualian(uitzondering) daripada keadaan yang umum(de regel). Penulis sependapat dengan apa yang diutarakan oleh Prof.Sunaryati diatas. Mari kita lihat bunyi pasal 33 UUD 1945 dibawah ini: Pasal 33 ayat 2 berbunyi:” Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selanjutnya pasal 33 ayat 3 berbunyi:” Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Apabila kita merujuk pada materi muatan pasal 33 diatas, kita dapat melihat beberapa unsur penting dalam materi muatannya, yaitu: 1. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara; 2. Menguasai hajat hidup orang banyak; 3. Bumi dan air; 4. Kekayaan alam yang terkandung didalamnya; 5. Dikuasai negara; 6. Dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 33 diatas memberikan peran penting kepada negara untuk mengelola sumber-sumber kekayaan alam itu untuk kemakmuran rakyat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Sunaryati bahwa perekonomian nasional kita diarahkan oleh pemerintah. Bukan pihak swasta. Swasta hanya sebagai pengecualian(uitzondering) daripada keadaan yang umum(de regel). Dipercayakannya pengelolaan Badan Usaha Milik Negara(BUMN) ke pihak swasta, merupakan tindakan inkonstitusional yang dilakukan oleh pemerintah. Dan sangat bertentangan dengan roh pasal 33 UUD 1945. Perlu ada gerakan atau political will yang kuat dari pemerintah untuk lebih berhati-hati mempercayakan pengelolaan BUMN ke pihak swasta karena dengan tindakan itu maka akses terhadap kesejahteraan akan semakin jauh dari gapaian rakyat.

3.3 Upaya Menjalankan Pasal 33 Agar Sesuai Dengan Amanat Konstitusi

Pada dasarnya, keinginan dan komitmen untuk menjalankan pasal 33 UUD 1945 dapat dilihat ketika diberlakukannya demokrasi terpimpin pada tahun 1959 yaitu ketika diberlakukannya dekrit 5 Juli 1959 oleh Presden Soekarno dimana dalam Dekrit itu mengimbau untuk memberlakukan kembali UUD 1945 yang asli. (…kekuasaan Pemerintahan Presiden Soekarno berakhir, dan pemerintahan yang menamakan dirinya pemerintahan Orde Baru dibawah seorang pemimpin yang baru(Jendral dan kemudian Presiden Soeharto)bermula. Orientasi perjuangan yang didukung oleh kekuatan politik pada saat itu pun lalu menjadi ikut pula berubah total. Tekanan untuk meyakinkan bahwa”revolusi belum selesai” menjadi melemah untuk kemudian ditinggalkan. Akan gantinya, kebijakan dasar yang diambil adalah kebijakan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen-dan kemudian segera melaksanakan pembangunan. Pancasila-dengan rumusan yang tepat seperti yang didapati dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945-dijadikan landasan idiil segala kegiatan(ekonomi, politik, sosial dan budaya), sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan landasan konstitusionalnya). Berlakunya kembali UUD 1945 menunjukkan bahwa upaya-upaya untuk merevitalisasi materi muatan yang terkandung dalam UUD itu mulai digalakkan. Maksud itu semakin nyata ketika Orde Baru berkuasa. Akan tetapi upaya-upaya itu mengalami benturan yang teramat parah. Terutama ketika keluar kebijakan pemerintah terkait Kontrak Karya, kebijakan privatisasi dan lain-lain. Seperti Bung Karno yang mengingatkan bahwa VOC memiskinkan Indonesia dengan mengekspor bahan mentah, pada masa tugasnya sebagai Menteri Perindustrian, Hartarto juga demikian. Penerima lima gelar doctor Honoris Causa yang selam 40 tahun bekerja dilingkungan pemerintah ini menolak ekspor bahan mentah dan mendesak agar Indonesia hanya boleh mengekspor hasil olahan.

BAB IV Kesimpulan dan Saran

4.1 Menurut sejarahnya, pembangunan ekonomi Indonesia itu harus mengutamakan kepentingan masyarakat lebih daripada kepentingan orang seorang. Ide perekonomian yang berasaskan kekeluargaan merupakan akumulasi dari perdebatan-perdebatan panjang dalam sidang BPUPKI mengenai konsep perekonomian Indonesia. Akan tetapi rumusan yang ditawarkan oleh Bung Hatta dapat mewakili pendapat beberapa anggota BPUPKI. Dengan background pendidikan ekonomi yang mumpuni, Hatta merumuskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama, menurut dasar kolektif.
4.2 Inkonstitusionalisasi penerapan pasal 33 UUD-45 telah dimulai dan mencapai puncaknya pada akhir rejim orde baru dan masa reformasi. Inkonstitusionalisasi itu dilakukan dalam bentuk memprivatisasi Badan-Badan Usaha Milik Negara(BUMN) yang sejatinya menjadi alat bagi negara untuk memajukan kesejahteraan dan tingkat penghidupan rakyat banyak. Privatisasi dilakukan oleh pemerintah dengan alasan untuk menyelamatkan dan menghemat APBN. Sunaryati Hartono mengatakan sebagai akibat dari Pancasila dan pasal 33 UUD 1945 perekonomian nasional kita diarahkan oleh pemerintah, sehingga kebebasan bertindak dari pihak swasta lebih merupakan pengecualian(uitzondering) daripada keadaan yang umum(de regel).

Daftar Pustaka
- Bernard L. Tanya, Yoan Simanjuntak dan Markus Y. Hage, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- Erman Rajagukguk, Peranan Hukum di Indonesia: Menjaga Persatuan , Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial, Depok: Dies Natalis Peringatan Tahun Emas Universitas Indonesia, 2000
- Fernando Manullang, Korporatisme dan Undang-Undang Dasar 1945(Bandung: Nuansa Aulia),2010
- Juniarso Ridwan&Achmad Sodik, Tokoh-Tokoh Ahli Pikir Negara &Hukum Dari Jaman Yunani Kuno sampai Abad ke-20(Bandung: Penerbit Nuansa),2010
-Khaerudin dan Prasetyo Eko Prihananto, Politikus dan Aparat Korup Yang Kita Dapati, Kompas, Selasa 22 Mei 2012, Hal. 5
- Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia(Jakarta: LP3ES),1994 Mochtar Kusumaatmaja, Fungsi dan Peranan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Bandung: Binacipta, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, 1970
- Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bandung: Binacipta, Proyek Penulisan Karya Ilmiah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Ind onesia,tanpa tahun, Undang-Undang Dasar 1945
- Sabam Siagian dalam artikel” Pengalaman Intelektual Batara Simatupang”, Kompas Edisi Sabtu 26 Mei 2012
- Redaksi, Privatisasi BUMN dan SDA di Indonesia,<http://hminews.com/opini/privatisasi-bumn-dan-sda-di-indonesia/&gt;, diakses tanggal 28 Mei 2012
- Panji R. Hadinoto, Riwayat Pasal 33 UUD 45 Jati Diri Bangsa,<http://jakarta45.wordpress.com/2008/11/23/riwayat-pasal-33-uud45-jati-diri-bangsa/&gt;, diakses tanggal 27 Mei 2012

About samaloisa

i'm a simple man writing is my hobbies
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s