Restorative Justice

RESTORATIVE JUSTICE DAN UPAYA REVITALISASI PENGADILAN ADAT DI MENTAWAI
Oleh: Rinto W. Samaloisa, SH
-Aktif di Mentawai Institute_Universitas Kristen Indonesia Jakarta
-Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila Jakarta
-Associate Advokat di Kantor Hukum Palti Situngkir& Associates dan Gracialawfirm Jakarta

Menarik untuk dicermati tulisan rekan Maru Saerejen dalam artikelnya di Tabloid Puailiggoubat beberapa waktu lalu. Beberapa kasus yang diselesaikan melalui keputusan adat khususnya di Mentawai berpotensi menjadi preseden untuk menguatkan posisi pengadilan adat supaya menjadi alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang sebenarnya secara tidak sadar telah menerapkan prinsip-prinsip restorative justice.
Apa itu restorative justice? Restorative justice berawal dari negara-negara yang mempergunakan bahasa Inggris, seperti Kanada, Australia, New Zealand, dan Inggris(Varia Peradilan Tahun ke XX No.247 Juni 2006, hal.3). Menurut Prof. Bagir Manan, restorative justice adalah”Penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil”, atau”Penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat”(ibid).
Jika kita perhatikan asal muasal konsep restorative justice ini seperti yang disebutkan diatas, itu adalah negara-negara anglo-saxon dimana negara-negara ini menerapkan sistem hukum yang tidak terkodifikasi kedalam kitab-kitab atau aturan-aturan tertulis. Apabila ada kasus, mereka baru mencari preseden atau putusan-putusan yang telah ada lebih dahulu dan serupa dengan kasus yang ditangani belakangan atau mereka membuat putusan yang baru.
Sementara, sistem hukum Indonesia yang berorientasi pada Belanda dengan sistem continental merumuskan lebih dahulu apa saja yang merupakan kejahatan dan pelanggaran, baru setelah itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketika ada kasus, hakim dan para penegak hukum lainnya mencocokkan kasus itu dengan pasal-pasal yang terlebih dahulu diatur. Jika ada ketidaksinkronan barulah dilakukan penafsiran-penafsiran bahkan uji materiil(judicial review).
Sebenarnya pemisahan kedua sistem hukum itu sudah mulai kabur, khususnya dibidang perekonomian. Perjanjian-perjanjian bisnis yang dilakukan para pihak seringkali menabrak batasan-batasan itu. Akan tetapi kenyataan ini sudah dapat diterima didunia bisnis. Dan selama ini juga berjalan dengan baik walaupun ada beberapa benturan dalam pelaksanaannya.
Dalam sebuah perkuliahan umum yang diadakan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila Jakarta, Dr. Arifin Tumpa mantan Ketua Mahkamah Agung RI dan sekaligus sebagai pembicara utama mengatakan bahwa” selama dia memimpin, ada ribuan kasus yang sampai di Mahkamah Agung. Dan kasus-kasus ini tidak terselesaikan selama dia memimpin. Keterbatasan sumber daya manusia, dan kompleksnya kasus-kasus yang ditangani menjadi kendala yang sering dihadapi. Akibatnya, penyelesaian sengketa tanpa disadari telah bertabrakan dengan prinsip peradilan yang cepat, efisien dan murah.
Telah banyak upaya yang ditempuh untuk meminimalisir kenyataan ini. Beberapa usaha itu adalah pembatasan kerugian yang dialami para pihak bersengketa yang dapat dimintakan penyelesaiannya dipengadilan. Namun upaya ini juga masih jauh panggang dari api. Sekalipun ada juga para pihak bersengketa yang tetap konsisten menggunakan alternative penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrase dan lain-lain.
Menurut saya, restorative justice itu telah terlebih dahulu diterapkan oleh pengadilan-pengadilan adat di Indonesia jauh sebelum booming restorative justice di negara-negara anglo-saxon. Di Mentawai khususnya, seingat penulis, penerapan restorative justice itu dapat dilihat sekitar tahun 1980-an, mungkin bisa lebih awal dari itu.
Deskripsinya adalah ketika muncul sengketa perbatasan tanah kebun atau ladang(sook atau song’ atau pasongan), para pemuka masyarakat seperti tetua-tetua adat dan pemuka agama beserta para pihak yang bersengketa dan disaksikan oleh masyarakat daerah setempat melakukan musyawarah. Pokok masalahnya adalah salah satu pihak berperkara menggeser batas kebun atau ladang dengan berbagai cara. Karena biasanya batas-batas itu hanya ditandai oleh tanaman keras atau tanaman lain yang daunnya mencolok(loina’ surak dll). Penggeseran batas kebun atau ladang ini menimbulkan konflik tetapi teramat jarang konflik itu sampai kepada adu fisik. Sejarah membuktikan bahwa jika terjadi hal-hal demikian, biasanya salah satu pihak akan mengalah dan pindah(mujaujau) untuk mencari daerah baru atau perladangan baru.
Dalam musyawarah itu, para pemuka masyarakat tadi akan memberikan gambaran, sejarah dan kronologis bagaimana terjadinya pembukaan perladangan tersebut. Ketika semua sudah jelas barulah dilakukan himbauan kepada para pihak yang bersengketa apakah akan konsisten dengan patok batas atau pasongan awal atau tidak. Jika tidak, maka yang tidak menerima keputusan musyawarah itu dapat menentukan sikapnya apakah dia akan mempertahankan haknya atau yang lebih ekstrim keluar dari kampung.
Di daerah Siberut penerapan “Tulou” termasuk efektif dalam menyelesaikan sengketa apapun yang menimbulkan kerugian kepada pihak yang dirugikan. Unsur-unsur yang dominan dalam penyelesaian sengketa secara adat itu adalah adanya pemuka masyarakat yang terdiri atas, sibakkat laggai, kepala-kepala suku, dan pemuka agama sebagai pengatur jalannya mufakat itu. Walaupun dalam beberapa kasus, unsur-unsur itu tidak lengkap tetapi keputusan yang diambil tetap mengacu kepada kearifan-kearifan lokal. Kemudian selain unsur pemuka masyarakat diatas, peranan dari masyarakat yang mengikuti musyawarah itu sangat penting karena merekalah yang memonitor jalannya penyelesaian sengketa itu dan sekaligus sebagai saksi yang dapat turut memberikan pandangan-pandangan sejauh yang dia ketahui, dia lihat dan alami sendiri.
Model penyelesaian sengketa sebagaimana yang terjadi di Mentawai ini lebih menitikberatkan pada perdamaian. Akan tetapi jika ada kerugian yang muncul, kerugian itu akan disepakati bersama dengan para pihak yang bersengketa bagaimana cara menggantinya. Biasanya penggantian ini dilihat berdasarkan kemampuan pihak yang terkena tulou atau denda. Pengenaan denda atau tulou ini berlaku untuk kasus perdata maupun pidana.
Penyelesaian sengketa ini tidak memakan waktu yang lama seperti penyelesaian sengketa di pengadilan yang memakan waktu bertahun-tahun. Secara tidak langsung pengadilan adat lebih efektif. Disamping kelebihan-kelebihan yang ada, penyelesaian sengketa secara adat ini masih terdapat banyak kelemahan terutama, putusan-putusannya banyak yang tidak tertulis dan dibukukan. Tetapi di beberapa daerah di Indonesia sudah ada juga putusan-putusan dan sudah ada yang ditulis dan menjadi pedoman dalam menyelesaikan perkara yang sama dikemudian hari.
Di daerah pesisir barat Mentawai, penerapan pengadilan adat ini dalam kenyataannya hampir punah. Kearifan-kearifan lokal seperti ini hampir tidak diikuti oleh generasi-generasi muda. Kecenderungannya adalah munculnya penyelesaian sengketa yang berbuntut ke meja hijau dan “hotel prodeo” atau penjara. Padahal jika di pahami dan ditelusuri secara seksama sebenarnya pengadilan adat yang dahulu diterapkan oleh orang tua kita dahulu sangat efektif dalam mencapai suatu keadilan sekaligus kepastian hukum.
Atas kondisi dalam pemaparan diatas, ada baiknya para generasi Mentawai yang bergelut dibidang hukum, perlu duduk bersama untuk menggiatkan kembali pengadilan adat dan menggali nilai-nilai kearifan lokal yang sangat berguna dalam rangka mengangkat kembali budaya Mentawai yang telah hilang, atau jika saat ini hampir punah kita kembalikan ketatanan awalnya. Sistem penyelesaian sengketa yang saat ini masih eksis seperti di Siberut dengan pengenaan tulou- nya dalam kasus-kasus baik perdata maupun pidana yang muncul dimasyarakat agar tetap diperkuat dan kalau bisa terwadahi sehingga penerapannya semakin efektif sebagai peradilan alternatif yang berkeadilan sosial.
Semoga!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Inkonstitusionalitas Penerapan Pasal 33 UUD 1945

TUGAS PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
Kebijakan Inkonstitusional Terhadap Privatisasi BUMN
Dosen: DR. Marwah M. Diah, SH., MPA
Disusun oleh: Rinto Wardana, SH
NIM: 5211220005 Nomor Absensi: 05
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila 2012

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pada masa orde baru, pemerintah cukup memberikan ruang besar bagi kemajuan perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari upaya-upaya agresif pemerintah untuk mencapai suatu prestasi perekonomian yang cukup diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara. Bukti-bukti itu dapat terlihat dari diberikannya julukan bagi Indonesia sebagai “Macan Asia” yang pada saat itu tengah bersiap-siap untuk tinggal landas menuju ke percaturan ekonomi global. Keseriusan pemerintah orde baru untuk memposisikan kemajuan ekonomi itu bukan tanpa dasar. Skema ekonomi Indonesia yang dirancang oleh para” teknokrat Berkeley ” didasarkan pada Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN yang menjadi kompas bagi pemerintah akan dibawa kemana arah pembangunan ekonomi Indonesia masa itu. Mendasarkan arah tujuan pembangunan ekonomi melalui GBHN telah terbukti cukup mumpuni untuk menjadi dasar bagaimana pemerintah sebagai pelaksana dari ketetapan-ketetapan yang dibangun dalam GBHN itu menjadi pemain inti dan sangat menentukan roda perekonomian. Artinya, pemerintah sebagai “pilot”yang membawa bangsa ini untuk menuju negara kesejahteraan atau walfare state sebagaimana di cita-citakan oleh para filosof atau pemikir negara yang mencita-citakan suatu bentuk negara dimana rakyatnya sejahtera. Namun selama pemerintahan dimasa reformasi, kemajuan yang telah dirintis oleh pemerintah orde baru kehilangan arah dan kendalinya. Ketidakjelasan ini ditambah lagi dengan tidak dipergunakannya produk-produk orde baru seperti GBHN dalam menetapkan arah tujuan pembangunan nasional. Memang, GBHN sebagai kompas bukanlah salah satu produk yang mesti dipertahankan. Hanya saja keengganan menggunakan GBHN itu tidak dibarengi dengan penciptaan produk serupa yang lebih reformis. Akibatnya pemerintahan orde reformasi hampir kehilangan arah dan tujuannya. Meskipun masa orde baru sarat dengan korupsi, kolusi dan neoptisme(KKN), akan tetapi masa reformasi justru budaya KKN semakin mengakar. Menurut Khaerudin dan Prasetyo Eko Prihananto “Tumbangnya orde baru yang otoriter lewat gerakan reformasi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil menandai babak baru. Indonesia memasuki sistem tatanegara yang lebih demokratis dengan harapan perbaikan sistem untuk meraih masa depan. Namun demokrasi yang tumbuh tak berbanding lurus dengan bersihnya pemerintahan. Bersamaan dengan pujian itu, korupsi, kolusi dan nepotisme(KKN)yang ditentang dimasa orde baru berkembang. Banyak pihak menilai KKN jauh lebih buruk dibandingkan dengan masa orde baru”. Sintesa daripada karut marut orientasi perekonomian kita itu dibuktikan semakin terciptanya jarak antara kesejahteraan dengan rakyat. Semakin banyak BUMN yang diprivatisasi. Jika dipandang dari sudut efektivitas memang secara managerial apabila BUMN di kelola oleh swasta maka BUMN tersebut memiliki prospek untuk lebih maju. Akan tetapi kebijakan itu sungguh sangat inkonstitusional. Karena manfaat ekonomi lebih memihak pihak kapitalis. Sehingga rakyat justru semakin menderita. Bangunan peraturan perundang-undangan kita dibidang ekonomi yang kurang berpihak kepada rakyat juga berkontribusi besar terhadap kemunduran perekonomian tersebut. Sumber daya alam yang semestinya digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak saat ini banyak dikuasai oleh swasta. Akibatnya kesejahteraan itu hanya dinikmati oleh kaum pemodal dan orang-orang kaya. 1.2 Pernyataan Permasalahan Pasal 33 ayat (2) dan ayat(3)Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami degradasi makna. Pasal 33 ayat 2 berbunyi:” Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selanjutnya pasal 33 ayat 3 berbunyi:” Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.
Pernyataan Permasalahan.
Tindakan dan kebijakan pemerintah yang memprivatisasi perusahaan-perusahaan BUMN yang notabene ada untuk menjadi motor pergerakan ekonomi rakyat merupakan kebijakan yang inkonstitusional dan merupakan pelanggaran atas hak konstitusi warga negara yang dituju oleh ketentuan pasal 33 tersebut; karena apa yang diuraikan dalam materi muatan pasal 33 UUD 1945 mencirikan sosialisme ekonomi kerakyatan bukan ekonomi kapitalis.
1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas dan juga sebagaimana yang dinyatakan dalam pernyataan masalah, penulis merumuskan 3(dua)pertanyaan penting, yaitu:
1. Bagaimana latar belakang lahirnya pasal 33 UUD 1945?
2. Bagaimana bentuk inkonstitusonal terhadap penerapan pasal 33 UUD 1945?
3. Bagaimana upaya menjalankan pasal 33 agar sesuai dengan amanat konstitusi?

BAB II KAJIAN PUSTAKA
Sebelum melakukan analisa terhadap suatu permasalahan, terlebih dahulu perlu ditinjau aspek teori dari suatu kajian. Pentingnya suatu teori itu dapat dilihat dari beberapa pandangan filosof-filosof yang terkenal dijamannya. Diantaranya ada W. Friedman, Gustav Radbruch. W. Friedman mengatakan :”(…ahli hukum, baik sebagai pembuat undang-undang maupun sebagai hakim, baik sebagai warga biasa maupun sebagai seorang ahli, sadar atau tidak, selalu berpedoman pada prinsip-prinsip yang dianutnya dan yang mengandung unsure-unsur teori hukum yang bermula dari ajaran-ajaran filsafat dan teori politik). Dalam formulasi Radbruch , tugas teori hukum adalah untuk membuat jelas nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam. W. Friedman dalam kesempatan lain juga mengatakan bahwa:”Walaupun pengetahuan menyeluruh tentang problema-problema hukum yang nyata adalah soal biasa dalam teori hukum modern, tokoh-tokoh ilmu hukum sosiologis adalah kebanyakan mahasiswa ilmu hukum privat. Lagipula teori-teori mereka memusatkan perhatiannya pada problema mengenai keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Mengenai teori keseimbangan kepentingan ini lebih lanjut diuraikan oleh Roscou Pound. Pound mengatakan ”Pada dasarnya,”kondisi awal” struktur suatu masyarakat selalu berada dalam kondisi yang kurang imbang. Ada yang terlalu dominan, dan ada pula yang terpinggirkan. Untuk menciptakan’dunia yang beradap’, ketimpangan-ketimpangan structural itu perlu ditata ulang dalam pola keseimbangan yang proporsional. Dalam konteks keperluan tersebut, hukum yang bersifat logis-analitis dan serba abstrak (hukum murni) ataupun yang berisi gambaran realitas apa adanya(sosiologis), tidak mungkin diandalkan”. Lebih lanjut Pound mengatakan: “(…apa yang harus digarap oleh hukum dalam konteks social engineering itu? Jawabannya adalah”menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat”. Kepentingan-kepentingan itu harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Manfaatnya adalah terbangunnya suatu struktur masyarakat sedemikian rupa hingga secara maksimum mencapai kepuasan akan kebutuhan dengan seminimum mungkin menghindari benturan dan pemborosan). Kemudian Pound juga mengatakan ”Peran pembuat hukum dalam hal ini vital terutama dalam menciptakan keseimbangan hak dalam masyarakat bahkan pengadilan dengan pertimbangan hukumnya dapat memberikan keadilan bagi anggota masyarakat yang kehilangan haknya”. Prof. Sunaryati Hartono mengatakan:” bahwa sistem hukum nasional kita benar-benar harus menjadi suatu sistem hukum Pancasila dan hukum ekonomi nasional kita merupakan bagian hukum Pancasila itu”. Menurut Thomas M. Franck sebagaimana dikutip oleh Erman Rajagukguk :”Ahli-ahli ilmu sosial di Barat pada umumnya mencatat bahwa bangsa-bangsa menjalani tiga tahap pembangunan satu demi satu: unification, industrialization, dan social walfare. Selanjutnya Erman mengatakan bahwa:”Dari sudut sejarah hukum, suatu bangsa memasuki tahap kesejahteraan ditandai dengan berkembangnya hukum yang melindungi pihak yang lemah”. Mochtar Kusumaatmaja mengatakan bahwa:” si Penguasa maupun si Rakyat, harus dididik untuk memiliki kesadaran kepentingan umum(public spirit). Sunaryati Hartono menegaskan kembali mengenai pengertian hukum ekonomi Indonesia. Menurutnya:”Hukum ekonomi Indonesia adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia”. Peter Drucker sebagaimana dikutip oleh Sunaryati mengatakan bahwa:”Penanaman modal asing tidak akan membawa kemajuan bagi negara-negara berkembang. Sebab tujuan PMA yang kebanyakan dilakukan oleh perusahaan multinasional adalah untuk menciptakan atau memperbesar pasaran (jadi permintaan)domestik ditempat ia menanamkan modal. Dengan demikian PMA akan memperbesar konsumsi domestik daripa barang-barang baru, sehingga akan memperbesar ketergantungan negara-negara berkembang pada perusahaan-perusahaan multinasional dan negara-negara maju, terutama akan modal investasi baru maupun akan barang-barang modal , mesin-mesin dan bahan-bahan baku(seperti plastik, transistor dan lain-lain)yang tidak dapat dihasilkan didalam negeri. Pengertian Privatisasi Peacok (1930) mendefinisikan privatisasi sebagai proses pemindahan kepemilikan industri dari pemerintah ke sektor swasta. Dunleavy (1980) memaknai privatisasi sebagai pemindahan permanen dari aktifitas produksi barang dan jasa yang dilakukan perusahaan negara ke swasta. Clementi (1980) mendefinisikan hampir sama yaitu sebagai proses pemindahan kepemilikan perusahaan sektor publik kepada sektor swasta. Termasuk Savas (1987) yang mendefinisikan privatisasi sebagai tindakan mengurangi peran pemerintah atau meningkatkan peran swasta khususnya dalam aktifitas yang menyangkut kepemilikan atas aset-aset. Dubleavy mengartikan privatisasi sebagai pemindahan permanen aktifitas produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan negara ke perusahaan-perusahaan swasta atau dalam bentuk organisasi-organisasi non publik. Definisi privatisasi yang dikemukakan berbagai tokoh di atas bersesuaian dengan pengertian privatisasi yang ada dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN yang mendefinisikan privatisasi sebagai penjualan saham persero (perusahaan perseroan), baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas saham oleh masyarakat.

BAB III PEMBAHASAN
3.1 Latar Belakang Lahirnya Pasal 33 UUD 1945
Berbicara tentang latar belakang lahirnya pasal 33 UUD 1945 mendekatkan kita untuk memahami lahirnya konstitusi. Dalam kenyataannya, perdebatan sebelum dimuatnya pasal 33 dalam konstitusi telah lebih dahulu dilakukan musyawarah oleh para “Founding Father” bangsa Indonesia. Melalui rapat Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan Indonesia, para Founding Father ini mengeluarkan berbagai macam pendapat dan pernyataan yang intinya untuk mencari rumusan yang tepat dalam membuat satu pasal mengenai perekonomian didalam materi muatan konstitusi. Pada tahun 1931, Bung Hatta melahirkan istilah Kedaulatan Rakyat pada majalah Daulat Ra’jat, kemudian pada tahun 1932, menguraikan tentang Kedaulatan Rakyat pada brosur kearah Indonesia Merdeka. Kedaulatan Rakyat versi Barat hanya mencakupi pengertian Demokrasi Politik saja sedangkan Kedaulatan Rakyat versi Bung Hatta (Volkssouvereiniteit) mencakupi pengertian Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi sekaligus serta bersumber dari sifat dan sikap hidup bangsa Indonesia sendiri. Bung Hatta juga menegaskan bahwa bagi Indonesia, kepentingan masyarakat lebih utama daripada kepentingan orang seorang. Pada kesempatan yang sama, Prof. Soepomo juga mengutarakan pendapatnya. Beliau mengatakan:”Dalam Negara yang berdasar integralistik yang berdasar persatuan, maka dalam lapangan ekonomi akan dipakai sistim “sosialisme Negara” (staatssocialisme). Perusahaan-perusahaan yang penting akan diurus oleh Negara sendiri, akan tetapi pada hakekatnya Negara yang akan menentukan dimana dan dimasa apa dan perusahaan apa yang akan diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau oleh pemerintah daerah atau yang akan diserahkan kepada sesuatu badan hukum privat atau kepada seseorang itu semua tergantung daripada kepentingan Negara, kepentingan rakyat seluruhnya. Dalam Negara Indonesia baru, dengan sendirinya menurut keadaan sekarang, perusahaan-perusahaan sebagai lalulintas, electriciteit, perusahaan alas rimba harus diurus oleh Negara sendiri. Begitupun tentang hal tanah. Pada hakekatnya Negara yang menguasai tanah seluruhnya. Tambang-tambang yang penting untuk Negara akan diurus oleh Negara sendiri. Melihat sifat masyarakat Indonesia sebagai masyarakat pertanian, maka dengan sendirinya tanah pertanian menjadi lapangan hidup dari kaum tani dan Negara harus menjaga supaya tanah pertanian itu tetap dipegang oleh kaum tani. Dalam lapangan ekonomi, Negara akan bersifat kekeluargaan juga oleh karena kekeluargaan itu sifat masyarakat timur, yang harus kita pelihara sebaik-baiknya. Sistim tolong menolong, sistim kooperasi hendaknya dipakai sebagai salah satu dasar ekonomi Negara Indonesi. Jaminan dalam bidang perekonomian itu mesti diberikan pemerintah sebagai pemegang mandat kedaulatan rakyat. Ajaran Wolff tentang negara bertolak dari prinsip bahwa masyarakat kecil tidak dapat menjamin hidup sejahtera secara penuh. Untuk itu negara dibutuhkan. Maka negara merupakan suatu ciptaan manusia. Dengan menciptakan negara manusia mau menjamin kesejahteraan hidupnya. Dalam bukunya “Communist Manifesto(1847) ”, Karl Marx menjelaskan bahwa negara sebagai sebuah komite pelaksana. Pada kesempatan lain Marx mengkritisi akan kecenderungan bahwa hukum diadakan untuk melindungi kepentingan orang berpunya. Untuk itulah Marx sangat anti dengan tindak tanduk golongan borjuis yang melakukan penindasan kepada orang-orang lemah. Marx mengatakan :” Aslinya, hukum itu wujud aspirasi dan kepentingan kelas’orang berpunya’. Mari kita telaah mengenai materi muatan yang terkandung dalam pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 ayat 2 berbunyi:” Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selanjutnya pasal 33 ayat 3 berbunyi:” Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Tampaknya para pengonsep pasal diatas khususnya Moh. Hatta sebagai pionir lahirnya pasal 33 diatas berupaya untuk menghindari tertumpunya kesejahteraan hanya kepada kaum borjuis atau orang berpunya sebagaimana yang dikatakan oleh Marx. Dalam arti semestinya sumber-sumber perekonomian yang vital mesti di diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk di privatisasi. Lebih lanjut Moh. Hatta mengatakan :”perekonomian disusun sebagai usaha bersama, menurut dasar kolektif. Pendapat Hatta ini hampir serupa pula dengan dokumen tertulis sidang 16 Juli 1945, dimana perekonomian Indonesia harus didasarkan pada prinsip tolong-menolong dan usaha bersama, yang diselenggarakan melalui wahana koperasi . Sifat kolektif ini juga diamini oleh Profesor Soepomo. Hatta dan Soepomo sama-sama tidak memiliki perbedaan pandangan dalam urusan ekonomi, karena keduanya sama-sama menghendaki suatu sistem ekonomi yang kolektif sifatnya Sifat kekeluargaan yang kuat yang melingkupi budaya Indonesia menjadi dasar filsafati untuk menentukan sistem perekonomian yang condong kepada sifat kolektif tersebut. Sifat kolektif ini berseberangan dengan sistem kapitalis yang menyerahkan semua sistem ekonomi pada mekanisme pasar. Dengan sistem mekanisme pasar maka akan tercipta jurang yang tajam antara pemilik modal besar dengan yang tidak memiliki modal. Hal inilah yang sangat ditentang oleh kaum marxician. Konsep bunyi pasal 33 UUD 1945 diatas benar-benar didasari dari kepentingan kolektif. Artinya kemajuan perekonomian itu harus berpihak pada rakyat, harus dinikmati oleh rakyat secara merata. Sehingga pada masa rejim orde baru terkenal dengan sitem pemerataan ekonomi dengan berbagai program-programnya seperti Inpres Desa Tertinggal(IDT)dan lain-lain. Walaupun pada dasarnya upaya untuk mencegah terjadinya mekanisme pasar dalam bentuk privatisasi itu adalah untuk mengantisipasi kapitalisme tetapi dalam perkembangannya, upaya itu sangat sulit dicegah. Sistem perekonomian kita yang berasaskan Pancasila dan kekeluargaan tidak serta merta menjadi jaminan bahwa perekonomian akan berpihak kepada rakyat. Tampaknya filsafat perekonomian kita hanya bersifat tekstual saja. Dalam praktiknya terjadi perbauran dan campur aduk dengan sistem liberal-kapitalis.

3.2 Bentuk Inkonstitusonal Terhadap Penerapan Pasal 33 UUD 1945

Inkonstitusionalisasi penerapan pasal 33 UUD-45 telah dimulai dan mencapai puncaknya pada akhir rejim orde baru dan masa reformasi. Melalui privatisasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan alasan untuk menyelamatkan dan menghemat APBN maka usaha-usaha milik negara diserahkan pengelolaannya kepada swasta. Tentunya kebijakan itu dilakukan bukan tanpa pertimbangan. Salah satu alasannya adalah bahwa dengan diserahkannya pengelolaan BUMN kepada swasta supaya pengelolaannya lebih professional dan lebih efektif. Jika diperhatikan, memang rata-rata hasil privatisasi itu menunjukkan kinerja yang maksimal dan bagus. Hanya saja bagaimana mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui badan-badan usaha milik negara itu justru menciptakan jarak. Ujung-ujungnya, upaya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui BUMN tidak dapat diharapkan. Sebagai contoh: PDAM yang diprivatisasi. Hal ini mengakibatkan semakin mahalnya harga air yang bermutu. Dan semakin tidak terjangkau. Padahal jika mengacu pada pasal 33 seharusnya air sebagai kebutuhan vital itu tidak diswastanisasi supaya rakyat dapat menjangkau harganya. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa sesungguhnya kebijakan privatisasi bukanlah sekedar konsep yang tren di dunia global tetapi juga diawali oleh satu konsesi, tekanan dan persekongkolan para pemimpin di negara-negara berkembang khususnya di Indonesia. Berangkat dari pemikiran di atas maka dapat disimpulkan bahwa privatisasi merupakan proses pemindahan kepemilikan dari yang awalnya dikelola oleh negara dan lembaga-lembaga publik dialihkan menjadi kepemilikan yang sifatnya perseorangan dan individual. Pemindahan kepemilikan dari publik kepada perseorangan berarti juga berakibat pada terpindahnya kekuasaan dan kemanfaatan satu usaha. Privatisasi menghendaki kekuasaan dan kemanfaatannya dimiliki oleh perseorangan. Tindakan privatisasi benar-benar sudah melenceng dari “roh”yang terkandung dalam pasal 33 UUD 1945. Terhadap tindakan privatisasi ini perlu kita merujuk pendapat Prof. Mochtar Kusumaatmadja, beliau mengatakan: tidak banyak kiranya orang yang berani menelaah secara kritis dan tajam sifat ke”gotong-royongan” atau “kekeluargaan” dan menghubungkannya dengan persoalan modernisasi. Daud Yusuf mengatakan :”hukum ekonomi, dalam bentuk peraturan dan ketentuan umum, mencerminkan konfrontasi antara pemerintah(penguasa, legislative, yudikatif ataupun eksekutif), dengan keseluruhan keputusan-keputusan swasta, baik dalam maupun luar negeri(ekonomi dunia)yang menggerakkan ekonomi perusahaan. Atas pernyataan Daud Yusuf diatas, Sunaryati Hartono memberikan pandangan-pandangannya. Dia mengatakan:”Akan tetapi di Indonesia, dan khususnya bagi orang-orang Indonesia asli yang tidak pernah mengenal suatu sistem ekonomi yang member kebebasan yang sebesar-besarnya kepada perseorangan, gambaran yang diberikan Daud Yusuf itu sama sekali tidak tepat. Sebab semenjak permulaan kemerdekaan kita, sebagai akibat dari Pancasila dan pasal 33 UUD 1945 perekonomian nasional kita diarahkan oleh pemerintah, sehingga kebebasan bertindak dari pihak swasta lebih merupakan pengecualian(uitzondering) daripada keadaan yang umum(de regel). Penulis sependapat dengan apa yang diutarakan oleh Prof.Sunaryati diatas. Mari kita lihat bunyi pasal 33 UUD 1945 dibawah ini: Pasal 33 ayat 2 berbunyi:” Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selanjutnya pasal 33 ayat 3 berbunyi:” Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Apabila kita merujuk pada materi muatan pasal 33 diatas, kita dapat melihat beberapa unsur penting dalam materi muatannya, yaitu: 1. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara; 2. Menguasai hajat hidup orang banyak; 3. Bumi dan air; 4. Kekayaan alam yang terkandung didalamnya; 5. Dikuasai negara; 6. Dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 33 diatas memberikan peran penting kepada negara untuk mengelola sumber-sumber kekayaan alam itu untuk kemakmuran rakyat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Sunaryati bahwa perekonomian nasional kita diarahkan oleh pemerintah. Bukan pihak swasta. Swasta hanya sebagai pengecualian(uitzondering) daripada keadaan yang umum(de regel). Dipercayakannya pengelolaan Badan Usaha Milik Negara(BUMN) ke pihak swasta, merupakan tindakan inkonstitusional yang dilakukan oleh pemerintah. Dan sangat bertentangan dengan roh pasal 33 UUD 1945. Perlu ada gerakan atau political will yang kuat dari pemerintah untuk lebih berhati-hati mempercayakan pengelolaan BUMN ke pihak swasta karena dengan tindakan itu maka akses terhadap kesejahteraan akan semakin jauh dari gapaian rakyat.

3.3 Upaya Menjalankan Pasal 33 Agar Sesuai Dengan Amanat Konstitusi

Pada dasarnya, keinginan dan komitmen untuk menjalankan pasal 33 UUD 1945 dapat dilihat ketika diberlakukannya demokrasi terpimpin pada tahun 1959 yaitu ketika diberlakukannya dekrit 5 Juli 1959 oleh Presden Soekarno dimana dalam Dekrit itu mengimbau untuk memberlakukan kembali UUD 1945 yang asli. (…kekuasaan Pemerintahan Presiden Soekarno berakhir, dan pemerintahan yang menamakan dirinya pemerintahan Orde Baru dibawah seorang pemimpin yang baru(Jendral dan kemudian Presiden Soeharto)bermula. Orientasi perjuangan yang didukung oleh kekuatan politik pada saat itu pun lalu menjadi ikut pula berubah total. Tekanan untuk meyakinkan bahwa”revolusi belum selesai” menjadi melemah untuk kemudian ditinggalkan. Akan gantinya, kebijakan dasar yang diambil adalah kebijakan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen-dan kemudian segera melaksanakan pembangunan. Pancasila-dengan rumusan yang tepat seperti yang didapati dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945-dijadikan landasan idiil segala kegiatan(ekonomi, politik, sosial dan budaya), sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan landasan konstitusionalnya). Berlakunya kembali UUD 1945 menunjukkan bahwa upaya-upaya untuk merevitalisasi materi muatan yang terkandung dalam UUD itu mulai digalakkan. Maksud itu semakin nyata ketika Orde Baru berkuasa. Akan tetapi upaya-upaya itu mengalami benturan yang teramat parah. Terutama ketika keluar kebijakan pemerintah terkait Kontrak Karya, kebijakan privatisasi dan lain-lain. Seperti Bung Karno yang mengingatkan bahwa VOC memiskinkan Indonesia dengan mengekspor bahan mentah, pada masa tugasnya sebagai Menteri Perindustrian, Hartarto juga demikian. Penerima lima gelar doctor Honoris Causa yang selam 40 tahun bekerja dilingkungan pemerintah ini menolak ekspor bahan mentah dan mendesak agar Indonesia hanya boleh mengekspor hasil olahan.

BAB IV Kesimpulan dan Saran

4.1 Menurut sejarahnya, pembangunan ekonomi Indonesia itu harus mengutamakan kepentingan masyarakat lebih daripada kepentingan orang seorang. Ide perekonomian yang berasaskan kekeluargaan merupakan akumulasi dari perdebatan-perdebatan panjang dalam sidang BPUPKI mengenai konsep perekonomian Indonesia. Akan tetapi rumusan yang ditawarkan oleh Bung Hatta dapat mewakili pendapat beberapa anggota BPUPKI. Dengan background pendidikan ekonomi yang mumpuni, Hatta merumuskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama, menurut dasar kolektif.
4.2 Inkonstitusionalisasi penerapan pasal 33 UUD-45 telah dimulai dan mencapai puncaknya pada akhir rejim orde baru dan masa reformasi. Inkonstitusionalisasi itu dilakukan dalam bentuk memprivatisasi Badan-Badan Usaha Milik Negara(BUMN) yang sejatinya menjadi alat bagi negara untuk memajukan kesejahteraan dan tingkat penghidupan rakyat banyak. Privatisasi dilakukan oleh pemerintah dengan alasan untuk menyelamatkan dan menghemat APBN. Sunaryati Hartono mengatakan sebagai akibat dari Pancasila dan pasal 33 UUD 1945 perekonomian nasional kita diarahkan oleh pemerintah, sehingga kebebasan bertindak dari pihak swasta lebih merupakan pengecualian(uitzondering) daripada keadaan yang umum(de regel).

Daftar Pustaka
– Bernard L. Tanya, Yoan Simanjuntak dan Markus Y. Hage, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
– Erman Rajagukguk, Peranan Hukum di Indonesia: Menjaga Persatuan , Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial, Depok: Dies Natalis Peringatan Tahun Emas Universitas Indonesia, 2000
– Fernando Manullang, Korporatisme dan Undang-Undang Dasar 1945(Bandung: Nuansa Aulia),2010
– Juniarso Ridwan&Achmad Sodik, Tokoh-Tokoh Ahli Pikir Negara &Hukum Dari Jaman Yunani Kuno sampai Abad ke-20(Bandung: Penerbit Nuansa),2010
-Khaerudin dan Prasetyo Eko Prihananto, Politikus dan Aparat Korup Yang Kita Dapati, Kompas, Selasa 22 Mei 2012, Hal. 5
– Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia(Jakarta: LP3ES),1994 Mochtar Kusumaatmaja, Fungsi dan Peranan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Bandung: Binacipta, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, 1970
– Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bandung: Binacipta, Proyek Penulisan Karya Ilmiah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Ind onesia,tanpa tahun, Undang-Undang Dasar 1945
– Sabam Siagian dalam artikel” Pengalaman Intelektual Batara Simatupang”, Kompas Edisi Sabtu 26 Mei 2012
– Redaksi, Privatisasi BUMN dan SDA di Indonesia,<http://hminews.com/opini/privatisasi-bumn-dan-sda-di-indonesia/&gt;, diakses tanggal 28 Mei 2012
– Panji R. Hadinoto, Riwayat Pasal 33 UUD 45 Jati Diri Bangsa,<http://jakarta45.wordpress.com/2008/11/23/riwayat-pasal-33-uud45-jati-diri-bangsa/&gt;, diakses tanggal 27 Mei 2012

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Syarat Pendirian PT Baru


SYARAT – SYARAT YANG DIPERLUKAN UNTUK PENDIRIAN PT BARU

 

1.       Akta Pendirian  Perseroan Terbatas(PT)

Syarat-syaratnya:

  1. KTP( Kartu Tanda Penduduk) dari Pendiri PT tersebut sebagai Pemegang Saham. Atau SIM dari Pendiri PT tersebut.
  2. Nama dan tempat kedudukan Perseroan Terbatas(PT).
  3. jangka Waktu berdirinya Perseroan Terbatas
  4. maksud dan Tujuan serta Kegiatan usaha Perseroan terbatas
  5. Jumlah modal Dasar , Modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan Terbatas.
  6. alamat lengkap Perseroan Terbatas.
  7. setelah dibuat Anggaran Dasar harus memuat :

        a. nama dan tempat perseroan

        b. maksud dan tujuan

        c. Jangka Waktu berdiri

        d. Besarnya Modal Dasar , modal ditempatkan dan modal disetor

        e. Klasifikasi saham

        f.   Nama , jabatan dan jumlah modal disetorkan dalam Perseroan Terbatas.

 

2.       Domisili Usaha

          Syarat – syaratnya :

          1. Akte Perusahaan ;

          2. Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Direktur ;

          3. Alamat Perusahaan ;

          4. Jumlah Karyawan ;

 

2.       Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP )

          Syarat – syaratnya :

          1. Akte Perusahaan ;

          2. Domisili Usaha ;

          3. Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Direktur ;

 

3.       Undang – Undang Gangguan

          Syarat – syaratnya :

          1. Akte Perusahaan ;

          2. Domisili usaha ;

          3. Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) ;

          4. Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Direktur ;

          5. Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Terakhir ;

          6. Perjanjian Sewa – menyewa ;

          7. Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) dan Sertifikat ;

          8. Surat Persetujuan Tetangga ;

          9. Harga berdasarkan luas bangunannya, proses selama kurang lebih 40 ( empat puluh ) hari kerja.

 

4.       Izin Pariwisata

          Syarat – syaratnya :

          1. Akte Perusahaan Harus Khusus ;

          2. Domisili, Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ), Surat Keputusan Kehakiman, Undang –Undang Gangguan, Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Direktur, Referensi Bank, Bukti Setor Bank Minimal Rp 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah ) ;

          3. Harga Rp 25.000.000,00 ( dua puluh lima juta rupiah ), proses selama kurang lebih 2 ( dua ) minggu.

 

5.       Tanda Daftar Perusahaan ( TDP )

          Syarat – syaratnya :

          1. Akte Perusahaan ;

          2. Domisili Usaha ;

          3. Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) ;

          4. Izin Pariwisata ;

          5. Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Pengurus ;

          6. Surat Keputusan Kehakiman ;

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Politik Hukum

RANGKUMAN

 

1.1  
Pengaturan HAM Dalam Perspektif Sejarah

Dalam rapat besar Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai[1]( Badan Penyelidik  Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan,BPUPK)yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juli 1945 misalnya, menyimpan memori perdebatan para Founding Fathers tentang perlu tidaknya pengaturan tentang HAM dicantumkan dalam UUD, yang dikemudian hari kita kenal sebagai UUD saja.

Dalam perjalanan sejarah, Konstitusi Republik Indonesia Serikat [2](RIS) 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara(UUDS)1950 yang pernah berlaku selama sekitar 10 tahun (1949-1959), justru memuat pasal-pasal tentang HAM yang lebih banyak dan lebih lengkap dibandingkan dengan UUD 1945. Bahkan dikatakan bahwa kedua UUD tersebut mendasarkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan HAM-nya pada Pernyataan Umum Tentang Hak Asasi Manusia(Universal Declaration Of Human Rights)yang mulai berlaku pada tanggal  10 Desember 1948.

Perdebatan tentang konsepsi HAM kemudian muncul dalam persidangan konstituante[3], yang dibentuk antara lain berdasarkan Pasal 134 UUDS 1950. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa Konstituante(Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar)bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara ini(UUDS 1950)

Pada tanggal 12 Agustus 1958, dibentuklah suatu Drafting Committee didalam konstituante. Ia bertugas [4]untuk meringkas berbagai perdebatan dalam bidang HAM dan memformulasikan rancangan putusan-putusan dalam bidang HAM yang akan diambil dalam sidang paripurna.

Babakan sejarah selanjutnya[5] ternyata berpaling kembali ke UUD 1945, ketika melalui Keppres Nomor 150 Tahun 1959 tertanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno antara lain menyatakan bahwa UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali. Kembalinya RI ke UUD 1945 berarti memberlakukan kembali ketentuan-ketentuan HAM yang berlaku didalamnya.

 

1.2   Pengaturan HAM Dalam Era Reformasi

Pembangunan HAM di Indonesia memperoleh landasan hukum yang signifikan semenjak diberlakukannya Keputusan Presiden(Keppres) Republik Indonesia[6] Nomor 129 Tahun 1998 Tentang “Rencana aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003”, atau yang lebih dikenal dengan istilah”RAN HAM”, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1998. Dalam Keppres tersebut ditegaskan 4(empat) pilar utama pembangunan HAM di Indonesia sebagai berikut: (1)pengesahan perangkat-perangkat internasional HAM; (2)diseminasi dan pendidikan HAM; (3)pelaksanaan HAM yang ditetapkan sebagai prioritas; dan (4)pelaksanaan isi atau ketentuan-ketentuan  berbagai perangkat internasional HAM yang telah disahkan Indonesia.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Satya Arinanto[7] bahwa pemberlakuan Keppres Nomor 129 Tahun 1998 tersebut kemudian diikuti dengan penerbitan Instruksi Presiden (inpres)Nomor 26 Tahun 1998 Tentang” Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi Dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan  Penyelenggaraan Pemerintahan” yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 16 September 1998.

Selanjutnya, Eksistensi kedua peraturan –Keppres dan Inpres- tersebut kemudian diikuti dengan pemberlakuan Undang-Undang(UU)Nomor 5 Tahun 1998[8] Tentang “Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment(Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

Selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 1998 Presiden B.J Habibie juaga mengeluarkan Keppres Nomor 181 Tahun 1998 Tentang” Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan”[9]. Keppres ini dikeluarkan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan. Dalam Keppres tersebut ditegaskan bahwa komisi ini bersifat independen.

Pemberlakuan UU No.5 Tahun 1998 tersebut kemudian diikuti dengan menetapkan berlakunya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia(MPR RI)Nomor XVII/MPR/1998[10] Tentang” Hak Asasi Manusia” yang ditetapkan dalam Sidang Istimewa (SI)MPR pada tanggal 13 November 1998. Sekitar tiga puluh tahun sebelumnya , Rancangan Ketetapan semacam ini pernah dibahas dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara(MPRS), namun tidak jadi disahkan untuk menjadi suatu ketetapan MPRS.

Politik hukum penegakan HAM ini lebih dipertegas dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara(GBHN)[11]yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Dalam Bab IV tentang” Kebijakan”. Subbab A tentang”Hukum”dari sepuluh butir yang mengatur mengenai masalah HAM sebagai berikut:

  1. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai HAM;
  2. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan HAM sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk UU;
  3. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan HAM dalam seluruh aspek kehidupan;
  4. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan HAM yang belum ditangani secara tuntas.

1.3 Perspektif Teori dan Beberapa Terminologi[12]

1.3.1     Perspektif Teori

  1. Keadilan dan demokrasi dalam transisi politik;[13]
  2. Membawa mantan dictator ke pengadilan;[14]
  3. Pembentukan pemerintahan baru dan sikap terhadap pemerintahan sebelumnya;[15]
  4. Beberapa isu kritis normatif dan praktek;[16]
  5. Perspektif hukum tata negara;[17]

1.3.2 Beberapa Terminologi

1. Hak asasi manusia.[18]

Hak asasi manusia diartikan sebagai[19] seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi olegh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Transisi politik[20]

            Kata”transisi” diartikan sebagai”peralihan dari keadaan(tempat, tindakan, dan sebagainya)kepada yang lain”. Sedangkan makna “transisi politik” dalam penelitian ini diartikan sebagai peralihan atau perubahan pemerintahan yang terjadi diberbagai negara.

            Di beberapa negara,[21] kita menjumpai adanya suatu persamaan yang merupakan bagian dari proses transisi politik dari rezim otoriter ke suatu sistem yang lebih demokratis. Persamaan yang dimaksudkan ialah bagaimana negara-negara yang bersangkutan menghadapi sisa-sisa dari masa lampau yang telah membawa berbagai penderitaan pada sejumlah anggota masyarakatnya.

            Problematika yang dihadapi oleh negara-negara demokratis baru ini adalah[22] bagaimana mereka harus memperlakukan pihak-pihak yang telah bersalah melakukan berbagai kejahatan tersebut dalam rezim yang lama.

Masalah[23] ini pulalah yang terjadi di Indonesia pada era reformasi ini. Semenjak masa-masa awal reformasi, dikalangan masyarakat telah muncul tuntutan agar pelanggar HAM berat diadili. Tuntutan itu mengarah kepada berbagai kasus, misalnya kasus-kasus terbunuhnya para mahasiswa dalam kegiatan demonstrasi karena bentrok dengan aparat keamanan, seperti yang dikenal dalam kasus Trisakti(12 Mei 1998),  Semanggi I(13 November 1998), dan Semanggi II(22-24 September 1999). Adapula kasus-kasu lainnya yang juga dituntut untuk diselesaikan seperti kasus pelanggran HAM  berat Tanjung Priok(12 September 1984), kasus pelanggaran HAM berat di Aceh semasa penerapan kebijakan daerah operasi militer(DOM) pada tahun 1989-1999, dan kasus pelanggran HAM berat di Timor-Timur dalam wilayah hukum Liquica, Dili dan Suai.

3. Keadilan Transisional[24]

            “Keadilan transisional” adalah keadilan dalam masa transisi politik. Dalam perspektif Teitel, konsepsi keadilan dalam periode perubahan politik bersifat luar biasa dan konstruktif: Hal ini secara bergantian dibentuk oleh, dan merupakan inti dari, transisi politik.

1.4 Generasi-Generasi HAM[25]

            Dengan diilhami oleh revolusi Perancis, oleh Vasak HAM dibagi menjadi tiga generasi sebagai berikut: (a)generasi pertama, hak-hak sipil dan politik(liberte); (b) generasi kedua, hak-hak ekonomi, sosial,  dan budaya(egalite); (c)generasi ketiga, hak-hak solidaritas(fraternite).

  1. Generasi pertama

Generasi pertama ialah yang tergolong dalam hak-hak sipil dan politik, terutama yang berasal dari teori-teori kaum reformis yang dikemukakan pada awal abad ke-17 dan ke-18, yang berkaitan dengan revolusi-revolusi Inggris, Amerika dan Perancis. Dipengaruhi filsafat politik individualism liberal dan doktrin social-ekonomi laissez-faire, generasi ini meletakkan posisi HAMlebih pada terminologi yang negative(“bebas dari”) daripada terminology yang positif (“hak dari”).

  1. Generasi kedua[26]

Generasi kedua ialah yang tergolong dalam hak-hak ekonomi, social, dan budaya, yang berakar secara utama pada tradisi sosialis yang membayangi diantara  Saint-Simonians pada awal abad ke-19 di Perancis dan secara beragam diperkenalkan melalui perjuangan revolusioner dan gerakan-gerakan kesejahteraan setelah itu.

  1. Generasi ketiga[27]

Generasi ketiga yang mencakup hak-hak solidaritas (solidarity rights) merupakan rekonseptualisasi dari kedua generasi HAM sebelumnya. Ia dapat daapat dipahami dengan cara terbaik sebagai suatu produk-sekalipun sebagian masih dalam proses pembentukan-dari kebangkitan dan kejatuhan negara bangsa dalam paruh kedua dari abad ke-20.

1.4 Transisi Politik Menuju Demokrasi[28]

Menurut Frans Magnis Suseno[29], totaliterisme adalah istilah ilmu politik untuk menyebut suatu gejala paling mengejutkan dalam sejarah manusia, suatu gejala yang secara mendadak mencuat dalam bagian pertama abad ke-20 yang baru lalu: negara totaliter.

Hakekat totaliterisme dengantepat dilukiskan oleh George Orwell[30] dalam bukunya Animal Farm. Penguasa totaliter tidak hanya mau memimpin tanpa gangguan dari bawah, ia tidak hanya mau memiliki monopoli kekuasaan. Ia justru mau secara aktif menentukan bagaimana masyarakat hidup dan mati; bagaimana mereka bangun dan tidur, makan, belajar dan bekerja. Ia juga mau mengontrol apa yang mereka pikirkan; dan siapa yang tidak ikut, akan dihancurkan.

Menurut Huntington[31], sesungguhnya semua rezim otoritarian, apapun tipenya, mempunyai kesamaan dalam satu hal: hubungan sipil-militer mereka tidak begitu diperhatikan. Hamper semua tidak memiliki karakteristik hubungan sipil-militer sebagaimana yanga da di negara industrial yang demokratis, yang disebutnya dengan istilah “kontrol sipil objektif(objective civilian control).  Dalam rezim militer[32] tidak ada control sipil, dan pemimpin serta organisasi militer sering melakukan fungsi yang luas dan bervariasi yang jauh dari misi militer yang normal. Dalam kediktatoran personal, penguasa melakukan apa saja  untuk memastikan bahwa militer  disusupi dan dikontrol oleh kaki tangan dan kroni-kroninya, yang memecah belah dan bekerja untuk menjaga cengkeraman kekuasaan diktator.

Semenjak akhir Perang Dunia II[33], serangkaian negara telah tumbuh dan melepaskan diri dari kediktatoran pembunuh, dan strategi keluar mereka telah tumbuh secara berbeda berdasarkan latar belakang sejarah mereka masing-masing. Pihak Jerman barat, setelah mengalami suatu kebrutalan dan ujian diri yang berkepanjangan, kemudian muncul dengan sebuah model demokrasi. Bangsa Rusia memulai dengan suatu langkah yang menyedihkan untuk membawa komunisme ke pengadilan , namun belum begitu melakukan banyak hal untuk melawan masa lalu mereka yang cenderung mendukung pemikiran Jossif W. Stalin


[1]  Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia(Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia),2008, hal.8

[2] ibid, hal.9-10

[3].Ibid, hal. 10

[4]  ibid, hal. 10-11

[5]  ibid, hal. 11

[6] ibid, hal.5-6

[7]  ibid, hal.6

[8]  ibid, hal.6

[9]  ibid, hal.7

[10] ibid, hal.7

[11]  ibid, hal. 19-20

[12] ibid, hal 41

[13]  ibid, hal. 41

[14]  ibid, hal. 43

[15]  ibid, hal. 44

[16]  ibid, hal. 45

[17]  ibid, hal. 49

[18]  ibid, hal. 51

[19]  ibid, hal. 53

[20]  ibid, hal. 54

[21]  ibid, hal. 55

[22]  ibid, hal. 56

[23]  ibid, hal. 57

[24]  ibid, hal. 55

[25]  ibid, hal. 78

[26]  ibid, hal. 79

[27]  ibid, hal. 80

[28]  ibid, hal. 97

[29]  ibid, hal. 102

[30]  ibid, hal. 102-103

[31]  ibid, hal. 105

[32]  Ibid, hal. 105-106

[33]  Ibid, hal. 152-153

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Asas Locus Regit actum

 

 

TUGAS HUKUM DAGANG INTERNASIONAL

Pilihan Hukum

Prof. Dr. Tineke T. Longdong, SH.,MH

 

Disusun oleh:

Rinto Wardana, SH

NIM: 5211220005

Nomor Absensi: 05

 

 

 

Program Magister Ilmu Hukum

Universitas Pancasila

2012

 

BAB I

Pendahuluan

 

1.1  Latar Belakang

 

Kemajuan ekonomi yang dialami oleh berbagai Negara telah memicu menipisnya batas-batas perbedaan dan ekslusivisme suatu Negara. Inklusivitas terhadap hubungan bisnis yang terjadi pada banyak Negara benar-benar telah menembus lintas batas Negara(cross-border).

            Akan tetapi, inklusivitas dalam segi perdagangan internasional tetap memperhatikan titik-titik taut untuk lebih memudahkan penyelesaian terhadap sengketa yang timbul. Menurut Sudargo Gautama[1] Masalah titik-titik  pertalian merupakan suatu bagian yang penting dalam memperlajari hukum perdata  internasional, oleh karena titik-titik pertalian inilah yang pertama-tama memberikan petunjuk bahwa kita menghadapi suatu masalah hukum perdata internasional.

            Penentuan titik taut untuk menyelesaikan suatu sengketa bisnis bisnis tersebut perlu melihat asas locus regit actum[2] yang sebenarnya sudah dikenal pada masa Glossators di italia, yang menyatakan bahwa “tempat dimana perbuatan dilakukan akan menentukan bentuk hukum dari perbuatan itu”.

1.2  Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis mengkristalisasi permasalahan tersebut kedala satu(1) pertanyaan utama yaitu:” Bagaimana penerapan asas locus regit actum untuk menentukan pilihan hukum(choice of law)dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional?

1.3. Teori-Teori

Ulrik Huber[3] mengatakan bahwa untuk menyelesaikan perkara HPI, dia berpandangan orang harus bertitik tolak dari tiga prinsip dasar, yaitu:

  1. Hukum suatu Negara hanya berlaku dalam batas-batas territorial Negara itu
  2. Semua orang/subjek hukum yang secara tetap atau sementara berada didalam territorial wilayah suatu Negara berdaulat:
  1. Merupakan subjek hukum dari Negara tersebut, dan
  2. Tunduk serta terikat pada hukum Negara tersebut.
  1. Namun, berdasarkan prinsip sopan santun antar Negara(comitas gentium), hukum yang harus berlaku dinegara asalnya tetap memiliki kekuatan berlaku dimana-mana, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan subjek hukum dari Negara pemberi pengakuan.

Disamping itu Von Wachter[4](salah satu pengkritik teori statuta Italia),Ia menolak adanya sifat ekstra territorial dari suatu aturan(seperti statuta personalia)karena adanya aturan seperti itu akan menyebabkan timbulnya kewajiban hukum dinegara asing.

Kemudian Josep Beale[5] ,mengatakan:” lokasi dari satu titik taut penentu dalam sebuah transaksi seharusnya menunjukkan tempat(atau Negara)yang sistem hukumnya harus diberlakukan atas transaksi tersebut. Atas dasar prinsip ini, Prof. Beale membangun sistem conflict of laws Amerika Serikat sejalan dengan pendekatan multilateristiknya savigny, tetapi kemudian memperoleh banyak kritik karena kekakuannya(rigidity).

 

 

 

 

 

BAB II

Pembahasan

2.1   Penerapan Asas Locus Regit Actum Untuk Menentukan Pilihan Hukum(Choice Of Law)Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional

Perbedaan kepentingan dan tidak tercapainya tujuan daripada kontrak bisnis yang melibatkan dua pihak yang berbeda Negara dan ketentuan hukum akan mengakibatkan beberapa hal, antara lain:

  1. Timbulnya kerugian pada satu pihak  dan/atau kedua belah pihak;
  2. Apabila kerugian itu dialami oleh salah satu pihak maka pihak ini akan berupaya untuk mempertahankan supaya kerugian tersebut diminimalisir bahkan zero kerugian dengan cara menempuh upaya-upaya hukum dalam bentuk pengajuan gugatan;
  3. Dalam hal dilakukan pengajuan gugatan, pihak yang merasa dirugikan aklan berupaya supaya gugatannya tidak sia-sia perlu melihat pilihan hukum mana yang akan dipilih sehingga hak-haknya dapat dipertahankan.

Untuk menentukan pilihan hukum ini bukanlah pekerjaan yang gampang. Ada banyak hal yang mesti diperhatikan. Pada tahap ini[6] pengadilan harus dapat menetapkan titik taut sekunder yang bersifat menentukan dan yang harus digunakan  untuk menunjuk kearah lex causae. Titik taut sekunder ini harus ditemukan didalam kaidah/aturan/asas HPI(choice of law rule atau conflict rule)yang tepat dan relevan untuk digunakan pada pokok perkara yang sedang dihadapi.

Sebelum menetapkan kewenangan yurisdiksi, akim perlu mengkualifikasi fakta-fakta yang ada. Yang pada dasarnya merupakan[7] upaya mendiskripsikan inti dari sekumpulan fakta yang dihadapi sebagai perkara hukum dan menentukan kualifikasi hukum dari pokok perkara berdasarkan kategori yuridik yang dikenal hakim(biasanya berdasarkan kategori yang dikenal didalam lex fori.

Penentuan pilihan hukum atas suatu sengketa bisnis internasional didasarkan pada salah satu asas yaitu asas locus regit actum,[8]yang sebenarnya sudah dikenal pada masa Glossators di italia, yang menyatakan  bahwa” tempat dimana perbuatan dilakukan akan menentukan bentuk hukum dari perbuatan itu”. Namun dalam perkembangan penerapannya, asas ini mengalami benturan terhadap penerapan asas-asas yang lain. Benturan ini menandakan bahwa asas ini bukanlah satu-satunya asas yang bisa dipakai untuk menyelesaikan suatu sengketa bisnis.

Sebagai contoh, dalam menyelesaikan sengketa kepailitan yang ada unsure asingnya, perlu dilihat seberapa dominannya unsure asing tersebut. Sebuah Negara yang memiliki kedaulatan[9] tidak akan mengakui institusi atau lembaga yang lebih tinggi, kecuali Negara tersebut sukarela menundukkan diri. Mengingat pengadilan merupakan alat perlengkapan yang ada pada suatu Negara, maka wajar apabila pengadilan tidak akan melakukan eksekusi terhadap putusan-putusan pengadilan asing.

Namun perlu diperhatikan bahwa adakalanya dalam membuat perjanjian bisnis, para pihak tidak mencantumkan pilihan hukum. Hal ini menumbulkan kesulitan. Menurut Prof. Tineke T. Longdong[10], dalam hal tidak ada pilihan hukum, maka biasanya dipakailah beberapa teori untuk mengisi kekosongan ini sebagai berikut:

  1. Lex loci contractus: yang berlaku adalah hukum dari tempat dimana perjanjian itu ditandatangani. Teori ini dahulu masih dipergunakan berhubung para pedagang bertemu di fair internasional, namun kini kontrak dibuat tanpa hadirnya orang, dengan fax dsb(contractus between absent person);
  2. Lex solutionist: yang berlaku adalah hukum dari tempat dimana perjanjian ini akan dilaksanakan;
  3. The proper law theory: yang berlaku adalah hukum yang menunjukkan titik taut sekunder yang terbanyak dengan perjanjian internasional tersebut. Misalnya, dalam kontrak antar warga Negara Indonesia, ditandatangani dihadapan seorang notaries di Jakarta, serta mengenai pendirian pabrik diTangerang(Indonesia), maka dapat dikatakan yang berlaku adalah hukum Indonesia;
  4. The most characteristic connections: hukum yang berlaku adalah hukum dari pihak yang melakukan prestasi yang paling karakteristik. Dalam kontrak mengenai keagenan tunggal antara principal asing dengan agen tunggal Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum dari agen tunggal. Hukum dari agen yang diberlakukan berhubung agen yang melakukan tindakan yang paling karakteristik disbanding dengan principal diluar negeri:agen tunggal mencari langganan, membuat promosi, melakukan investasi dalam bangunan, pendidikan pegawai dan after sales service sedangkan principal hanya mengekspor barang ke Indonesia.

Berdasarkan uraian Prof. Tineke diatas, dapat dikatakan bahwa asas locus regit actum lebih mendekati teori lex loci solutionist. Sementara cakupan permasalahan dalam sengkleta bisnis lebih luas daripada sebatas apa yang dijelaskan lewat asas lex loci solutionist. Artinya, penerapan asas locus regit actum hanya bersifat kondisional, tergantung pada kemampuan hakim untuk mengkualifikasi suatu sengketa. Apabila sengketa tersebut mengenai benda tidak bergerak maka akan dipakai asas lex rei sitae[11] yang berarti perkara-perkara yang menyangkut benda-benda tidak bergerak (immovables/onroerend goederen)tunduk pada hukum dari tempat dimana benda itu berada/terletak.

Kompleksnya permasalahan dalam sengketa bisnis internasional menjadikan penerapan asas-asas dan teori yang diterapkan sangat kompleks juga. Kompleksitas ini asas-asas dan teori penyelesaian yang dipakai akan cenderung saling bertabrakan satu sama lain. Terlepas dari itu[12] sangat mungkin bahwa hakim menghadapi kenyataan bahwa pada tahap ini ia akan berurusan dengan sekumpulan kaidah/aturan/asas HPI yang beraneka ragam dan berlaku dalam pelbagai bidang hukum dan untuk pelbagai kategori perkara.

 

 

BAB III

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa:

  1. Penerapan Asas Locus Regit Actum Untuk Menentukan Pilihan Hukum(Choice Of Law)Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa penerapan Asas Locus Regit Actum hanya bersifat kondisional, tergantung pada kemampuan hakim untuk mengkualifikasi suatu sengketa. Apabila sengketa tersebut mengenai benda tidak bergerak maka akan dipakai asas lex rei sitae;
  2. Kompleksnya permasalahan dalam sengketa bisnis internasional menjadikan penerapan asas-asas dan teori yang diterapkan sangat kompleks juga. Kompleksitas ini asas-asas dan teori penyelesaian yang dipakai akan cenderung saling bertabrakan satu sama lain

 

Daftar Pustaka

Bayu Seto Hardjowahono, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional Buku Ke satu, PT. Citra aditya Bakti, Bandung, 2006

Mutiara Hikmah, Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-Perkara Kepailitan,  Refika aditama, Bandung, 2007

Tineke Tuegeh longdong, Keterkaitan Ketentuan-Ketentuan Konvensi ICSID Dengan Penanaman Modal Asing di Indonesia, PT. Karya Kita, Bandung, 2004

 

 

 

           


[1] . Mutiara Hikmah, Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-Perkara Kepailitan,  Refika aditama, 2007, hal. 71

[2] . Bayu Seto Hardjowahono, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional Buku Ke satu, PT. Citra aditya Bakti, 2006, hal.50

[3] . ibid. hal. 50

[4] .ibid, hal.51

[5] . ibid,hal.55

[6] . ibid,hal.16

[7] . ibid, hal.18

[8] . ibid, hal.50

[9] . Mutiara Hikmah, Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-Perkara Kepailitan,  Refika aditama, 2007, hal.80

[10] . Tineke Tuegeh longdong, Keterkaitan Ketentuan-Ketentuan Konvensi ICSID Dengan Penanaman Modal Asing di Indonesia, PT. Karya Kita, 2004, hal.

[11] . Op. Cit, hal.33

[12] . Op.Cit, hal. 9-10

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tanah Untuk Petani

TANAH UNTUK PETANI!!
Tanah untuk petani bukan sekedar slogan kosong atau persoalan politik hukum tanah semata tetapi juga menjadi persoalan sosial budaya. Ketika jaman orde baru, penguasaan tanah oleh pemerintah di identikkan dengan jargon”tanah untuk kepentingan umum” walau tidak terlalu jelas kepentingan umum siapa yang diuntungkan. Tanah telah menjadi biang kerok dan kontributor terbesar dalam permasalahan umat manusia dan juga menjadi alat hegemoni kaum kapitalis untuk menindas secara laten kaum papa.
Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri, kuku kapitalisme ditancapkan di Indonesia. Pasca diundangkannya paket UU itu maka mulailah ekspansi usaha keberbagai bidang. Bahkan saat ini Undang-Undang Pasar Modal Nomor 25 Tahun 2007 telah mengalami cacat normatif dan kontradiksi dengan ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dimana sektor-sektor vital yang semestinya tidak dikuasai oleh investor asing mulai di “fleksibelkan” untuk dikuasai juga oleh investor asing dan di swastanisasi. Fakta ini benar-benar menjadi ancaman serius bagi perekonomian Indonesia.
Laju ekspansi penguasaan perekonomian oleh pihak asing ini dihadang oleh masalah penguasaan tanah dengan tamengnya petani. Muncul berbagai permasalahan pertanahan yang melibatkan pemerintah yang berdiri di depan pemilik modal(capital) dan berhadapan dengan petani. Padahal Undang-Undang Pokok Agraria sudah secara ketat(strict)menyatakan bahwa warga asing tidak dapat memiliki hak atas tanah. Untuk melawan ketentuan-ketentuan ini jugalah yang menimbulkan terjadinya penyelundupan-penyelundupan hukum.
Selain itu, Undang-Undang Pemerintah Daerah juga sedikit banyak berkontribusi menimbulkan konflik tanah ketika terjadi pemekaran wilayah. Hanya saja hal ini merupakan ekses atas politik etis terhadap semangat otonomi daerah. Masih segar dalam ingatan kita ketika terjadi tarik ulur mengenai penetapan relokasi warga korban tsunami tahun lalu dimana terjadi konflik interest(kepentingan)antara pemerintah daerah dengan pemegang HPH yang ujung-ujungnya yang menjadi korban tetap saja warga. Sekalipun akhirnya pihak pemegang HPH”mengalah”.
Dalam konsideran UU No.5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria dikatakan bahwa corak perekonomian rakyat Indonesia adalah agraris. Berdasarkan konsideran itu, semestinnya pemerintah merevitalisasi pemanfaatan tanah sebagai objek vital untuk meningkatakan perekonomian warga.
Kelompok warga masyarakat seperti apa yang mesti dilindungi?Dari pertanyaan ini muncul dua pendapat yaitu Pertama Pengusaha/Investor/Pemilik modal dan Kedua adalah Petani pemegang aset tanah.
Pengusaha merupakan kalangan warga yang kapitalnya mumpuni untuk menjalankan usahanya termasuk melakukan ekspansi usaha ke sektor apapun. Dengan kekuatan modal yang kuat, mereka mampu menguasai pasar, tenaga kerja yang berkualitas bahkan proses administrasi kepada pemerintah(eksekutif). Untuk daerah yang tingkat perputaran perekonomiannya belum tinggi, pemilik modal ini mampu mendominasi sektor-sektor usaha skala menengah ke atas. Dengan mempertahankan dan memberikan insentif baik dalam kemudahan pajak dan perijinan, pemilik modal ini dapat memberikan kontribusi sebagai penyetor pajak yang kuat yang tentunya kepatuhan membayar pajak ini mesti didukung oleh instrument peraturan perundang-undangan yang kuat.
Sementara Petani pemegang aset berupa tanah merupakan kelompok yang bergerak disektor pertanian, memiliki aset berupa tanah pertanian. Tetapi aset semacam ini tidak dapat diuangkan(liquid)dalam waktu yang cepat artinya aset berupa tanah ini mesti di legalisasi lebih dahulu dengan mengupayakan untuk mendapatkan alas hak seperti Hak Milik dan Hak Guna Bangunan. Ketika aset ini sudah memiliki status alas hak yang jelas barulah mempunyai sifat liquid karena dapat dijadikan barang jaminan ke lembaga keuangan seperti bank untuk mendapatkan modal berupa uang.
Akan tetapi proses ini bukan masalah gampang mengingat status tanah-tanah di Mentawai masih berupa tanah adat atau tanah kaum. Sehingga akan sangat sulit untuk merealisasikan mimpi itu dalam waktu dekat. Kecuali ada Gerakan yang bersifat progress dari pemerintah daerah untuk menghimbau warga melaksanakan pendaftaran tanah baik secara sporadic(individu/perseorangan) maupun secara sistematic(massal). Tentunya himbauan ini perlu kemauan politik (political will) yang besar dari pemerintah daerah untuk menertibkan penguasaan tanah-tanah milik warga masyarakat sehingga memiliki status hukum yang jelas.
Dari penjabaran terhadap dua kelompok diatas kita bisa melihat ternyata masyarakat pemegang aset tanah mengalami kegamangan. Antara kerinduan untuk mendapatkan modal usaha dari aset yang dimiliki tetapi terbentur pada proses yuridis formal(Juridic formil procedure). Berbeda halnya dengan pengusaha yang memiliki dana tunai/cash, mereka bisa sewaktu-waktu menggunakan modal itu untuk menggerakkan urat nadi usaha mereka. Akibatnya, petani pemilik aset itu tetap saja menjadi petani konvensional yang mengandalkan aset itu untuk bercocok tanam ala kadarnya.
Nah, dari sinilah perlunya peranan pemerintah untuk melakukan politik etis dengan cara”menjembatani” petani pemilik aset supaya aset mereka menjadi liquid. Artinya, petani pemilik aset tidak lagi terbentur pada mentoknya upaya mendapatkan modal dari lembaga keuangan secara alangsung tetapi pemerintah daerah menjadi mitra yang tepat sebagai alat atau penghubung antara lembaga keuangan dengan petani pemilik aset. Disini pemerintah daerah berperan sebagai penjamin(guarantor). Kerja sama ini tentunya dilakukan atas dasar kontrak bisnis yang jelas dengan segala klausula atau ketentuan yang harus dipatuhi dan tidak memberatkan petani pemilik aset.
Jika kita bervisi bahwa”tanah untuk petani” maka semestinya fungsi-fungsi dan manfaat atas tanah itu dikuasai oleh oleh petani. Petani menjadi pelaku aktif. Petani menjadi subjek, bukan objek. Karena ketika sektor usaha itu dikendalikan sepenuhnya oleh pemodal besar seperti pengusaha, maka tidak tertututp kemungkinan warga masyarakat akan menjadi objek dari kegiatan ekonomi itu dengan cara menjadi tenaga buruh. Sementara dengan kekuatan modal yang besar, pengusaha akan lambat laun menguasai objek vital yaitu tanah pertanian yang notabene dimiliki oleh petani pemilik aset. Jika hal itu terjadi maka petani pemilik aset akan kehilangan modal utama mereka. Dengan dikuasainya aset petani itu maka petani akan kehilangan objek vital yang utama dalam mata pencaharian mereka. Karena kehilangan objek vital ini maka kencenderungannya adalah munculnya pengangguran. Pengangguran muncul karena tidak adanya keahlian dan keterampilan sebagaimana yang diperlukan oleh perusahaan besar. Dengan munculnya pengangguran makan akan berdampak positif terhadap meningkatnya kejahatan atau kriminalitas. Kejahatan muncul karena aset strategis yang dimiliki sudah tidak ada.
Sebagai contoh, di Desa Tangkil Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor Jawa Barat, Tanah warga sudah dikuasai oleh perusahaan perkebunan baik dengan cara pembebasan tanah dengan paksaan maupun penjualan tanah secara sukarela dengan harga yang tidak realistis. Cara ini diambil karena sifat pragmatis masyarakat yang cepat-cepat mendapatkan uang dengan tidak bersusah payah. Secara instan mereka mengantongi uang yang dipergunakan untuk berfoya-foya. Dalam perjalanannya ketika tanah mereka sudah dikuasai oleh pihak perusahaan perkebunan, sementara uang yang diterima semakin tidak jelas kemana perginya dan akhirnya benar-benar habis maka dimulailah suatu babak baru dalam kehidupan warganya.
Tenaga buruh kasar yang bekerja di perusahaan perkebunan itu mayoritas adalah warga di sekitar perkebunan dan petani yang dahulunya adalah pemilik tanah tersebut dengan upah yang berada dibawah standar kesejahteraan dan memprihatinkan. Tidak ada pilihan lain karena mereka tidak punya keahlian dan keterampilan untuk bekerja disektor yang lebih wajar apalagi bekerja di kantor perkebunan tersebut. Satu-satunya jalan adalah menjadi buruh kasar. Mereka seperti orang asing di kampung mereka sendiri.
Pasca reformasi ketika ijin-ijin atas tanah Hak Guna Usaha(HGU)tersebut habis masa berlakunya maka muncullah kerusuhan dimana pemilik tanah asal menuntut kembali tanah mereka. Padahal untuk diketahui bahwa tanah bekas Hak Guna Usaha(HGU)yang sudah habis masa berlakuanya secara ex officio(otomatis)akan menjadi tanah negara. Sejak saat itu muncullah teror dan konflik yang tidak dapat dielakkan. Ironisnya, diatas konflik itu muncullah “preman-preman garapan” dimana mereka menjual tanah-tanah yang menjadi objek konflik kepada pendatang yang memiliki uang banyak. Sudah dapat dipastikan bahwa penjualan tanah-tanah itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat baik bagi pembeli maupun oleh penjual.
Seringkali sebidang tanah yang sudah dijual kepada A sementara si A belum mengelolanya secara nyata dalam artian masih ditelantarkan maka tanah yang sama oleh preman preman garapan itu dijual lagi kepada pembeli B. Akibatnya muncul konflik antara pembeli A dengan pembeli B. dan, bukan persoalan jual menjual saja yang menambah kecarut marutan itu tetapi juga muncul pihak pihak yang bermain di tengah kekosongan hukum itu untuk mendapatkan untung secara ilegal.
Dari pelajaran ini kita mestinya belajar supaya fakta ini jangan sampai terjadi di Mentawai. Sudah saatnya pemerintah daerah tidak menggiring warga kepada kehancuran dengan cara mengorbankan sektor-sektor vital mata pencaharian mereka. Malahan justru melakukan upaya yang bersifat progress(langkah maju) dengan memulai pencanangan program pendaftaran tanah, inventarisasi tanah-tanah milik warga sehingga lebih bermanfaat secara ekonomi supaya tercapai tertib hukum. Hak warga atau petani harus dilindungi oleh hukum maupun pemerintah daerah. Sehingga dengan sendirinya pemerintah mendampingi warga atau petani belajar untuk mandiri dan meningkatkan taraf hidup mereka .
Tanah adalah objek vital dan menjadi sumber mata pencaharian petani. Jika tanah mereka dilindungi maka mereka juga dilindungi. Petani yang dilindungi sampai mereka mencapai tahap kesejahteraan dan kemandirian ekonomi maka dengan sendirinya pemerintah telah melindungi subjek hukum yang menjadi representasi suara Tuhan(vox populi vox dei)
Jaya Mentawaiku-Jaya Indonesia!!

Rinto W. Samaloisa, SH
(Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Pancasila_Jakarta)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tanah Untuk Petani

TANAH UNTUK PETANI!!
Tanah untuk petani bukan sekedar slogan kosong atau persoalan politik hukum tanah semata tetapi juga menjadi persoalan sosial budaya. Ketika jaman orde baru, penguasaan tanah oleh pemerintah di identikkan dengan jargon”tanah untuk kepentingan umum” walau tidak terlalu jelas kepentingan umum siapa yang diuntungkan. Tanah telah menjadi biang kerok dan kontributor terbesar dalam permasalahan umat manusia dan juga menjadi alat hegemoni kaum kapitalis untuk menindas secara laten kaum papa.
Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri, kuku kapitalisme ditancapkan di Indonesia. Pasca diundangkannya paket UU itu maka mulailah ekspansi usaha keberbagai bidang. Bahkan saat ini Undang-Undang Pasar Modal Nomor 25 Tahun 2007 telah mengalami cacat normatif dan kontradiksi dengan ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dimana sektor-sektor vital yang semestinya tidak dikuasai oleh investor asing mulai di “fleksibelkan” untuk dikuasai juga oleh investor asing dan di swastanisasi. Fakta ini benar-benar menjadi ancaman serius bagi perekonomian Indonesia.
Laju ekspansi penguasaan perekonomian oleh pihak asing ini dihadang oleh masalah penguasaan tanah dengan tamengnya petani. Muncul berbagai permasalahan pertanahan yang melibatkan pemerintah yang berdiri di depan pemilik modal(capital) dan berhadapan dengan petani. Padahal Undang-Undang Pokok Agraria sudah secara ketat(strict)menyatakan bahwa warga asing tidak dapat memiliki hak atas tanah. Untuk melawan ketentuan-ketentuan ini jugalah yang menimbulkan terjadinya penyelundupan-penyelundupan hukum.
Selain itu, Undang-Undang Pemerintah Daerah juga sedikit banyak berkontribusi menimbulkan konflik tanah ketika terjadi pemekaran wilayah. Hanya saja hal ini merupakan ekses atas politik etis terhadap semangat otonomi daerah. Masih segar dalam ingatan kita ketika terjadi tarik ulur mengenai penetapan relokasi warga korban tsunami tahun lalu dimana terjadi konflik interest(kepentingan)antara pemerintah daerah dengan pemegang HPH yang ujung-ujungnya yang menjadi korban tetap saja warga. Sekalipun akhirnya pihak pemegang HPH”mengalah”.
Dalam konsideran UU No.5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria dikatakan bahwa corak perekonomian rakyat Indonesia adalah agraris. Berdasarkan konsideran itu, semestinnya pemerintah merevitalisasi pemanfaatan tanah sebagai objek vital untuk meningkatakan perekonomian warga.
Kelompok warga masyarakat seperti apa yang mesti dilindungi?Dari pertanyaan ini muncul dua pendapat yaitu Pertama Pengusaha/Investor/Pemilik modal dan Kedua adalah Petani pemegang aset tanah.
Pengusaha merupakan kalangan warga yang kapitalnya mumpuni untuk menjalankan usahanya termasuk melakukan ekspansi usaha ke sektor apapun. Dengan kekuatan modal yang kuat, mereka mampu menguasai pasar, tenaga kerja yang berkualitas bahkan proses administrasi kepada pemerintah(eksekutif). Untuk daerah yang tingkat perputaran perekonomiannya belum tinggi, pemilik modal ini mampu mendominasi sektor-sektor usaha skala menengah ke atas. Dengan mempertahankan dan memberikan insentif baik dalam kemudahan pajak dan perijinan, pemilik modal ini dapat memberikan kontribusi sebagai penyetor pajak yang kuat yang tentunya kepatuhan membayar pajak ini mesti didukung oleh instrument peraturan perundang-undangan yang kuat.
Sementara Petani pemegang aset berupa tanah merupakan kelompok yang bergerak disektor pertanian, memiliki aset berupa tanah pertanian. Tetapi aset semacam ini tidak dapat diuangkan(liquid)dalam waktu yang cepat artinya aset berupa tanah ini mesti di legalisasi lebih dahulu dengan mengupayakan untuk mendapatkan alas hak seperti Hak Milik dan Hak Guna Bangunan. Ketika aset ini sudah memiliki status alas hak yang jelas barulah mempunyai sifat liquid karena dapat dijadikan barang jaminan ke lembaga keuangan seperti bank untuk mendapatkan modal berupa uang.
Akan tetapi proses ini bukan masalah gampang mengingat status tanah-tanah di Mentawai masih berupa tanah adat atau tanah kaum. Sehingga akan sangat sulit untuk merealisasikan mimpi itu dalam waktu dekat. Kecuali ada Gerakan yang bersifat progress dari pemerintah daerah untuk menghimbau warga melaksanakan pendaftaran tanah baik secara sporadic(individu/perseorangan) maupun secara sistematic(massal). Tentunya himbauan ini perlu kemauan politik (political will) yang besar dari pemerintah daerah untuk menertibkan penguasaan tanah-tanah milik warga masyarakat sehingga memiliki status hukum yang jelas.
Dari penjabaran terhadap dua kelompok diatas kita bisa melihat ternyata masyarakat pemegang aset tanah mengalami kegamangan. Antara kerinduan untuk mendapatkan modal usaha dari aset yang dimiliki tetapi terbentur pada proses yuridis formal(Juridic formil procedure). Berbeda halnya dengan pengusaha yang memiliki dana tunai/cash, mereka bisa sewaktu-waktu menggunakan modal itu untuk menggerakkan urat nadi usaha mereka. Akibatnya, petani pemilik aset itu tetap saja menjadi petani konvensional yang mengandalkan aset itu untuk bercocok tanam ala kadarnya.
Nah, dari sinilah perlunya peranan pemerintah untuk melakukan politik etis dengan cara”menjembatani” petani pemilik aset supaya aset mereka menjadi liquid. Artinya, petani pemilik aset tidak lagi terbentur pada mentoknya upaya mendapatkan modal dari lembaga keuangan secara alangsung tetapi pemerintah daerah menjadi mitra yang tepat sebagai alat atau penghubung antara lembaga keuangan dengan petani pemilik aset. Disini pemerintah daerah berperan sebagai penjamin(guarantor). Kerja sama ini tentunya dilakukan atas dasar kontrak bisnis yang jelas dengan segala klausula atau ketentuan yang harus dipatuhi dan tidak memberatkan petani pemilik aset.
Jika kita bervisi bahwa”tanah untuk petani” maka semestinya fungsi-fungsi dan manfaat atas tanah itu dikuasai oleh oleh petani. Petani menjadi pelaku aktif. Petani menjadi subjek, bukan objek. Karena ketika sektor usaha itu dikendalikan sepenuhnya oleh pemodal besar seperti pengusaha, maka tidak tertututp kemungkinan warga masyarakat akan menjadi objek dari kegiatan ekonomi itu dengan cara menjadi tenaga buruh. Sementara dengan kekuatan modal yang besar, pengusaha akan lambat laun menguasai objek vital yaitu tanah pertanian yang notabene dimiliki oleh petani pemilik aset. Jika hal itu terjadi maka petani pemilik aset akan kehilangan modal utama mereka. Dengan dikuasainya aset petani itu maka petani akan kehilangan objek vital yang utama dalam mata pencaharian mereka. Karena kehilangan objek vital ini maka kencenderungannya adalah munculnya pengangguran. Pengangguran muncul karena tidak adanya keahlian dan keterampilan sebagaimana yang diperlukan oleh perusahaan besar. Dengan munculnya pengangguran makan akan berdampak positif terhadap meningkatnya kejahatan atau kriminalitas. Kejahatan muncul karena aset strategis yang dimiliki sudah tidak ada.
Sebagai contoh, di Desa Tangkil Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor Jawa Barat, Tanah warga sudah dikuasai oleh perusahaan perkebunan baik dengan cara pembebasan tanah dengan paksaan maupun penjualan tanah secara sukarela dengan harga yang tidak realistis. Cara ini diambil karena sifat pragmatis masyarakat yang cepat-cepat mendapatkan uang dengan tidak bersusah payah. Secara instan mereka mengantongi uang yang dipergunakan untuk berfoya-foya. Dalam perjalanannya ketika tanah mereka sudah dikuasai oleh pihak perusahaan perkebunan, sementara uang yang diterima semakin tidak jelas kemana perginya dan akhirnya benar-benar habis maka dimulailah suatu babak baru dalam kehidupan warganya.
Tenaga buruh kasar yang bekerja di perusahaan perkebunan itu mayoritas adalah warga di sekitar perkebunan dan petani yang dahulunya adalah pemilik tanah tersebut dengan upah yang berada dibawah standar kesejahteraan dan memprihatinkan. Tidak ada pilihan lain karena mereka tidak punya keahlian dan keterampilan untuk bekerja disektor yang lebih wajar apalagi bekerja di kantor perkebunan tersebut. Satu-satunya jalan adalah menjadi buruh kasar. Mereka seperti orang asing di kampung mereka sendiri.
Pasca reformasi ketika ijin-ijin atas tanah Hak Guna Usaha(HGU)tersebut habis masa berlakunya maka muncullah kerusuhan dimana pemilik tanah asal menuntut kembali tanah mereka. Padahal untuk diketahui bahwa tanah bekas Hak Guna Usaha(HGU)yang sudah habis masa berlakuanya secara ex officio(otomatis)akan menjadi tanah negara. Sejak saat itu muncullah teror dan konflik yang tidak dapat dielakkan. Ironisnya, diatas konflik itu muncullah “preman-preman garapan” dimana mereka menjual tanah-tanah yang menjadi objek konflik kepada pendatang yang memiliki uang banyak. Sudah dapat dipastikan bahwa penjualan tanah-tanah itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat baik bagi pembeli maupun oleh penjual.
Seringkali sebidang tanah yang sudah dijual kepada A sementara si A belum mengelolanya secara nyata dalam artian masih ditelantarkan maka tanah yang sama oleh preman preman garapan itu dijual lagi kepada pembeli B. Akibatnya muncul konflik antara pembeli A dengan pembeli B. dan, bukan persoalan jual menjual saja yang menambah kecarut marutan itu tetapi juga muncul pihak pihak yang bermain di tengah kekosongan hukum itu untuk mendapatkan untung secara ilegal.
Dari pelajaran ini kita mestinya belajar supaya fakta ini jangan sampai terjadi di Mentawai. Sudah saatnya pemerintah daerah tidak menggiring warga kepada kehancuran dengan cara mengorbankan sektor-sektor vital mata pencaharian mereka. Malahan justru melakukan upaya yang bersifat progress(langkah maju) dengan memulai pencanangan program pendaftaran tanah, inventarisasi tanah-tanah milik warga sehingga lebih bermanfaat secara ekonomi supaya tercapai tertib hukum. Hak warga atau petani harus dilindungi oleh hukum maupun pemerintah daerah. Sehingga dengan sendirinya pemerintah mendampingi warga atau petani belajar untuk mandiri dan meningkatkan taraf hidup mereka .
Tanah adalah objek vital dan menjadi sumber mata pencaharian petani. Jika tanah mereka dilindungi maka mereka juga dilindungi. Petani yang dilindungi sampai mereka mencapai tahap kesejahteraan dan kemandirian ekonomi maka dengan sendirinya pemerintah telah melindungi subjek hukum yang menjadi representasi suara Tuhan(vox populi vox dei)
Jaya Mentawaiku-Jaya Indonesia!!

Rinto W. Samaloisa, SH
(Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Pancasila_Jakarta)

Posted in Uncategorized | Leave a comment