Asas Locus Regit actum

 

 

TUGAS HUKUM DAGANG INTERNASIONAL

Pilihan Hukum

Prof. Dr. Tineke T. Longdong, SH.,MH

 

Disusun oleh:

Rinto Wardana, SH

NIM: 5211220005

Nomor Absensi: 05

 

 

 

Program Magister Ilmu Hukum

Universitas Pancasila

2012

 

BAB I

Pendahuluan

 

1.1  Latar Belakang

 

Kemajuan ekonomi yang dialami oleh berbagai Negara telah memicu menipisnya batas-batas perbedaan dan ekslusivisme suatu Negara. Inklusivitas terhadap hubungan bisnis yang terjadi pada banyak Negara benar-benar telah menembus lintas batas Negara(cross-border).

            Akan tetapi, inklusivitas dalam segi perdagangan internasional tetap memperhatikan titik-titik taut untuk lebih memudahkan penyelesaian terhadap sengketa yang timbul. Menurut Sudargo Gautama[1] Masalah titik-titik  pertalian merupakan suatu bagian yang penting dalam memperlajari hukum perdata  internasional, oleh karena titik-titik pertalian inilah yang pertama-tama memberikan petunjuk bahwa kita menghadapi suatu masalah hukum perdata internasional.

            Penentuan titik taut untuk menyelesaikan suatu sengketa bisnis bisnis tersebut perlu melihat asas locus regit actum[2] yang sebenarnya sudah dikenal pada masa Glossators di italia, yang menyatakan bahwa “tempat dimana perbuatan dilakukan akan menentukan bentuk hukum dari perbuatan itu”.

1.2  Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis mengkristalisasi permasalahan tersebut kedala satu(1) pertanyaan utama yaitu:” Bagaimana penerapan asas locus regit actum untuk menentukan pilihan hukum(choice of law)dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional?

1.3. Teori-Teori

Ulrik Huber[3] mengatakan bahwa untuk menyelesaikan perkara HPI, dia berpandangan orang harus bertitik tolak dari tiga prinsip dasar, yaitu:

  1. Hukum suatu Negara hanya berlaku dalam batas-batas territorial Negara itu
  2. Semua orang/subjek hukum yang secara tetap atau sementara berada didalam territorial wilayah suatu Negara berdaulat:
  1. Merupakan subjek hukum dari Negara tersebut, dan
  2. Tunduk serta terikat pada hukum Negara tersebut.
  1. Namun, berdasarkan prinsip sopan santun antar Negara(comitas gentium), hukum yang harus berlaku dinegara asalnya tetap memiliki kekuatan berlaku dimana-mana, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan subjek hukum dari Negara pemberi pengakuan.

Disamping itu Von Wachter[4](salah satu pengkritik teori statuta Italia),Ia menolak adanya sifat ekstra territorial dari suatu aturan(seperti statuta personalia)karena adanya aturan seperti itu akan menyebabkan timbulnya kewajiban hukum dinegara asing.

Kemudian Josep Beale[5] ,mengatakan:” lokasi dari satu titik taut penentu dalam sebuah transaksi seharusnya menunjukkan tempat(atau Negara)yang sistem hukumnya harus diberlakukan atas transaksi tersebut. Atas dasar prinsip ini, Prof. Beale membangun sistem conflict of laws Amerika Serikat sejalan dengan pendekatan multilateristiknya savigny, tetapi kemudian memperoleh banyak kritik karena kekakuannya(rigidity).

 

 

 

 

 

BAB II

Pembahasan

2.1   Penerapan Asas Locus Regit Actum Untuk Menentukan Pilihan Hukum(Choice Of Law)Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional

Perbedaan kepentingan dan tidak tercapainya tujuan daripada kontrak bisnis yang melibatkan dua pihak yang berbeda Negara dan ketentuan hukum akan mengakibatkan beberapa hal, antara lain:

  1. Timbulnya kerugian pada satu pihak  dan/atau kedua belah pihak;
  2. Apabila kerugian itu dialami oleh salah satu pihak maka pihak ini akan berupaya untuk mempertahankan supaya kerugian tersebut diminimalisir bahkan zero kerugian dengan cara menempuh upaya-upaya hukum dalam bentuk pengajuan gugatan;
  3. Dalam hal dilakukan pengajuan gugatan, pihak yang merasa dirugikan aklan berupaya supaya gugatannya tidak sia-sia perlu melihat pilihan hukum mana yang akan dipilih sehingga hak-haknya dapat dipertahankan.

Untuk menentukan pilihan hukum ini bukanlah pekerjaan yang gampang. Ada banyak hal yang mesti diperhatikan. Pada tahap ini[6] pengadilan harus dapat menetapkan titik taut sekunder yang bersifat menentukan dan yang harus digunakan  untuk menunjuk kearah lex causae. Titik taut sekunder ini harus ditemukan didalam kaidah/aturan/asas HPI(choice of law rule atau conflict rule)yang tepat dan relevan untuk digunakan pada pokok perkara yang sedang dihadapi.

Sebelum menetapkan kewenangan yurisdiksi, akim perlu mengkualifikasi fakta-fakta yang ada. Yang pada dasarnya merupakan[7] upaya mendiskripsikan inti dari sekumpulan fakta yang dihadapi sebagai perkara hukum dan menentukan kualifikasi hukum dari pokok perkara berdasarkan kategori yuridik yang dikenal hakim(biasanya berdasarkan kategori yang dikenal didalam lex fori.

Penentuan pilihan hukum atas suatu sengketa bisnis internasional didasarkan pada salah satu asas yaitu asas locus regit actum,[8]yang sebenarnya sudah dikenal pada masa Glossators di italia, yang menyatakan  bahwa” tempat dimana perbuatan dilakukan akan menentukan bentuk hukum dari perbuatan itu”. Namun dalam perkembangan penerapannya, asas ini mengalami benturan terhadap penerapan asas-asas yang lain. Benturan ini menandakan bahwa asas ini bukanlah satu-satunya asas yang bisa dipakai untuk menyelesaikan suatu sengketa bisnis.

Sebagai contoh, dalam menyelesaikan sengketa kepailitan yang ada unsure asingnya, perlu dilihat seberapa dominannya unsure asing tersebut. Sebuah Negara yang memiliki kedaulatan[9] tidak akan mengakui institusi atau lembaga yang lebih tinggi, kecuali Negara tersebut sukarela menundukkan diri. Mengingat pengadilan merupakan alat perlengkapan yang ada pada suatu Negara, maka wajar apabila pengadilan tidak akan melakukan eksekusi terhadap putusan-putusan pengadilan asing.

Namun perlu diperhatikan bahwa adakalanya dalam membuat perjanjian bisnis, para pihak tidak mencantumkan pilihan hukum. Hal ini menumbulkan kesulitan. Menurut Prof. Tineke T. Longdong[10], dalam hal tidak ada pilihan hukum, maka biasanya dipakailah beberapa teori untuk mengisi kekosongan ini sebagai berikut:

  1. Lex loci contractus: yang berlaku adalah hukum dari tempat dimana perjanjian itu ditandatangani. Teori ini dahulu masih dipergunakan berhubung para pedagang bertemu di fair internasional, namun kini kontrak dibuat tanpa hadirnya orang, dengan fax dsb(contractus between absent person);
  2. Lex solutionist: yang berlaku adalah hukum dari tempat dimana perjanjian ini akan dilaksanakan;
  3. The proper law theory: yang berlaku adalah hukum yang menunjukkan titik taut sekunder yang terbanyak dengan perjanjian internasional tersebut. Misalnya, dalam kontrak antar warga Negara Indonesia, ditandatangani dihadapan seorang notaries di Jakarta, serta mengenai pendirian pabrik diTangerang(Indonesia), maka dapat dikatakan yang berlaku adalah hukum Indonesia;
  4. The most characteristic connections: hukum yang berlaku adalah hukum dari pihak yang melakukan prestasi yang paling karakteristik. Dalam kontrak mengenai keagenan tunggal antara principal asing dengan agen tunggal Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum dari agen tunggal. Hukum dari agen yang diberlakukan berhubung agen yang melakukan tindakan yang paling karakteristik disbanding dengan principal diluar negeri:agen tunggal mencari langganan, membuat promosi, melakukan investasi dalam bangunan, pendidikan pegawai dan after sales service sedangkan principal hanya mengekspor barang ke Indonesia.

Berdasarkan uraian Prof. Tineke diatas, dapat dikatakan bahwa asas locus regit actum lebih mendekati teori lex loci solutionist. Sementara cakupan permasalahan dalam sengkleta bisnis lebih luas daripada sebatas apa yang dijelaskan lewat asas lex loci solutionist. Artinya, penerapan asas locus regit actum hanya bersifat kondisional, tergantung pada kemampuan hakim untuk mengkualifikasi suatu sengketa. Apabila sengketa tersebut mengenai benda tidak bergerak maka akan dipakai asas lex rei sitae[11] yang berarti perkara-perkara yang menyangkut benda-benda tidak bergerak (immovables/onroerend goederen)tunduk pada hukum dari tempat dimana benda itu berada/terletak.

Kompleksnya permasalahan dalam sengketa bisnis internasional menjadikan penerapan asas-asas dan teori yang diterapkan sangat kompleks juga. Kompleksitas ini asas-asas dan teori penyelesaian yang dipakai akan cenderung saling bertabrakan satu sama lain. Terlepas dari itu[12] sangat mungkin bahwa hakim menghadapi kenyataan bahwa pada tahap ini ia akan berurusan dengan sekumpulan kaidah/aturan/asas HPI yang beraneka ragam dan berlaku dalam pelbagai bidang hukum dan untuk pelbagai kategori perkara.

 

 

BAB III

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa:

  1. Penerapan Asas Locus Regit Actum Untuk Menentukan Pilihan Hukum(Choice Of Law)Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa penerapan Asas Locus Regit Actum hanya bersifat kondisional, tergantung pada kemampuan hakim untuk mengkualifikasi suatu sengketa. Apabila sengketa tersebut mengenai benda tidak bergerak maka akan dipakai asas lex rei sitae;
  2. Kompleksnya permasalahan dalam sengketa bisnis internasional menjadikan penerapan asas-asas dan teori yang diterapkan sangat kompleks juga. Kompleksitas ini asas-asas dan teori penyelesaian yang dipakai akan cenderung saling bertabrakan satu sama lain

 

Daftar Pustaka

Bayu Seto Hardjowahono, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional Buku Ke satu, PT. Citra aditya Bakti, Bandung, 2006

Mutiara Hikmah, Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-Perkara Kepailitan,  Refika aditama, Bandung, 2007

Tineke Tuegeh longdong, Keterkaitan Ketentuan-Ketentuan Konvensi ICSID Dengan Penanaman Modal Asing di Indonesia, PT. Karya Kita, Bandung, 2004

 

 

 

           


[1] . Mutiara Hikmah, Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-Perkara Kepailitan,  Refika aditama, 2007, hal. 71

[2] . Bayu Seto Hardjowahono, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional Buku Ke satu, PT. Citra aditya Bakti, 2006, hal.50

[3] . ibid. hal. 50

[4] .ibid, hal.51

[5] . ibid,hal.55

[6] . ibid,hal.16

[7] . ibid, hal.18

[8] . ibid, hal.50

[9] . Mutiara Hikmah, Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-Perkara Kepailitan,  Refika aditama, 2007, hal.80

[10] . Tineke Tuegeh longdong, Keterkaitan Ketentuan-Ketentuan Konvensi ICSID Dengan Penanaman Modal Asing di Indonesia, PT. Karya Kita, 2004, hal.

[11] . Op. Cit, hal.33

[12] . Op.Cit, hal. 9-10

About samaloisa

i'm a simple man writing is my hobbies
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s