Politik Hukum

RANGKUMAN

 

1.1  
Pengaturan HAM Dalam Perspektif Sejarah

Dalam rapat besar Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai[1]( Badan Penyelidik  Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan,BPUPK)yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juli 1945 misalnya, menyimpan memori perdebatan para Founding Fathers tentang perlu tidaknya pengaturan tentang HAM dicantumkan dalam UUD, yang dikemudian hari kita kenal sebagai UUD saja.

Dalam perjalanan sejarah, Konstitusi Republik Indonesia Serikat [2](RIS) 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara(UUDS)1950 yang pernah berlaku selama sekitar 10 tahun (1949-1959), justru memuat pasal-pasal tentang HAM yang lebih banyak dan lebih lengkap dibandingkan dengan UUD 1945. Bahkan dikatakan bahwa kedua UUD tersebut mendasarkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan HAM-nya pada Pernyataan Umum Tentang Hak Asasi Manusia(Universal Declaration Of Human Rights)yang mulai berlaku pada tanggal  10 Desember 1948.

Perdebatan tentang konsepsi HAM kemudian muncul dalam persidangan konstituante[3], yang dibentuk antara lain berdasarkan Pasal 134 UUDS 1950. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa Konstituante(Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar)bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara ini(UUDS 1950)

Pada tanggal 12 Agustus 1958, dibentuklah suatu Drafting Committee didalam konstituante. Ia bertugas [4]untuk meringkas berbagai perdebatan dalam bidang HAM dan memformulasikan rancangan putusan-putusan dalam bidang HAM yang akan diambil dalam sidang paripurna.

Babakan sejarah selanjutnya[5] ternyata berpaling kembali ke UUD 1945, ketika melalui Keppres Nomor 150 Tahun 1959 tertanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno antara lain menyatakan bahwa UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali. Kembalinya RI ke UUD 1945 berarti memberlakukan kembali ketentuan-ketentuan HAM yang berlaku didalamnya.

 

1.2   Pengaturan HAM Dalam Era Reformasi

Pembangunan HAM di Indonesia memperoleh landasan hukum yang signifikan semenjak diberlakukannya Keputusan Presiden(Keppres) Republik Indonesia[6] Nomor 129 Tahun 1998 Tentang “Rencana aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003”, atau yang lebih dikenal dengan istilah”RAN HAM”, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1998. Dalam Keppres tersebut ditegaskan 4(empat) pilar utama pembangunan HAM di Indonesia sebagai berikut: (1)pengesahan perangkat-perangkat internasional HAM; (2)diseminasi dan pendidikan HAM; (3)pelaksanaan HAM yang ditetapkan sebagai prioritas; dan (4)pelaksanaan isi atau ketentuan-ketentuan  berbagai perangkat internasional HAM yang telah disahkan Indonesia.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Satya Arinanto[7] bahwa pemberlakuan Keppres Nomor 129 Tahun 1998 tersebut kemudian diikuti dengan penerbitan Instruksi Presiden (inpres)Nomor 26 Tahun 1998 Tentang” Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi Dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan  Penyelenggaraan Pemerintahan” yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 16 September 1998.

Selanjutnya, Eksistensi kedua peraturan –Keppres dan Inpres- tersebut kemudian diikuti dengan pemberlakuan Undang-Undang(UU)Nomor 5 Tahun 1998[8] Tentang “Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment(Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

Selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 1998 Presiden B.J Habibie juaga mengeluarkan Keppres Nomor 181 Tahun 1998 Tentang” Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan”[9]. Keppres ini dikeluarkan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan. Dalam Keppres tersebut ditegaskan bahwa komisi ini bersifat independen.

Pemberlakuan UU No.5 Tahun 1998 tersebut kemudian diikuti dengan menetapkan berlakunya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia(MPR RI)Nomor XVII/MPR/1998[10] Tentang” Hak Asasi Manusia” yang ditetapkan dalam Sidang Istimewa (SI)MPR pada tanggal 13 November 1998. Sekitar tiga puluh tahun sebelumnya , Rancangan Ketetapan semacam ini pernah dibahas dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara(MPRS), namun tidak jadi disahkan untuk menjadi suatu ketetapan MPRS.

Politik hukum penegakan HAM ini lebih dipertegas dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara(GBHN)[11]yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Dalam Bab IV tentang” Kebijakan”. Subbab A tentang”Hukum”dari sepuluh butir yang mengatur mengenai masalah HAM sebagai berikut:

  1. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai HAM;
  2. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan HAM sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk UU;
  3. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan HAM dalam seluruh aspek kehidupan;
  4. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan HAM yang belum ditangani secara tuntas.

1.3 Perspektif Teori dan Beberapa Terminologi[12]

1.3.1     Perspektif Teori

  1. Keadilan dan demokrasi dalam transisi politik;[13]
  2. Membawa mantan dictator ke pengadilan;[14]
  3. Pembentukan pemerintahan baru dan sikap terhadap pemerintahan sebelumnya;[15]
  4. Beberapa isu kritis normatif dan praktek;[16]
  5. Perspektif hukum tata negara;[17]

1.3.2 Beberapa Terminologi

1. Hak asasi manusia.[18]

Hak asasi manusia diartikan sebagai[19] seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi olegh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Transisi politik[20]

            Kata”transisi” diartikan sebagai”peralihan dari keadaan(tempat, tindakan, dan sebagainya)kepada yang lain”. Sedangkan makna “transisi politik” dalam penelitian ini diartikan sebagai peralihan atau perubahan pemerintahan yang terjadi diberbagai negara.

            Di beberapa negara,[21] kita menjumpai adanya suatu persamaan yang merupakan bagian dari proses transisi politik dari rezim otoriter ke suatu sistem yang lebih demokratis. Persamaan yang dimaksudkan ialah bagaimana negara-negara yang bersangkutan menghadapi sisa-sisa dari masa lampau yang telah membawa berbagai penderitaan pada sejumlah anggota masyarakatnya.

            Problematika yang dihadapi oleh negara-negara demokratis baru ini adalah[22] bagaimana mereka harus memperlakukan pihak-pihak yang telah bersalah melakukan berbagai kejahatan tersebut dalam rezim yang lama.

Masalah[23] ini pulalah yang terjadi di Indonesia pada era reformasi ini. Semenjak masa-masa awal reformasi, dikalangan masyarakat telah muncul tuntutan agar pelanggar HAM berat diadili. Tuntutan itu mengarah kepada berbagai kasus, misalnya kasus-kasus terbunuhnya para mahasiswa dalam kegiatan demonstrasi karena bentrok dengan aparat keamanan, seperti yang dikenal dalam kasus Trisakti(12 Mei 1998),  Semanggi I(13 November 1998), dan Semanggi II(22-24 September 1999). Adapula kasus-kasu lainnya yang juga dituntut untuk diselesaikan seperti kasus pelanggran HAM  berat Tanjung Priok(12 September 1984), kasus pelanggaran HAM berat di Aceh semasa penerapan kebijakan daerah operasi militer(DOM) pada tahun 1989-1999, dan kasus pelanggran HAM berat di Timor-Timur dalam wilayah hukum Liquica, Dili dan Suai.

3. Keadilan Transisional[24]

            “Keadilan transisional” adalah keadilan dalam masa transisi politik. Dalam perspektif Teitel, konsepsi keadilan dalam periode perubahan politik bersifat luar biasa dan konstruktif: Hal ini secara bergantian dibentuk oleh, dan merupakan inti dari, transisi politik.

1.4 Generasi-Generasi HAM[25]

            Dengan diilhami oleh revolusi Perancis, oleh Vasak HAM dibagi menjadi tiga generasi sebagai berikut: (a)generasi pertama, hak-hak sipil dan politik(liberte); (b) generasi kedua, hak-hak ekonomi, sosial,  dan budaya(egalite); (c)generasi ketiga, hak-hak solidaritas(fraternite).

  1. Generasi pertama

Generasi pertama ialah yang tergolong dalam hak-hak sipil dan politik, terutama yang berasal dari teori-teori kaum reformis yang dikemukakan pada awal abad ke-17 dan ke-18, yang berkaitan dengan revolusi-revolusi Inggris, Amerika dan Perancis. Dipengaruhi filsafat politik individualism liberal dan doktrin social-ekonomi laissez-faire, generasi ini meletakkan posisi HAMlebih pada terminologi yang negative(“bebas dari”) daripada terminology yang positif (“hak dari”).

  1. Generasi kedua[26]

Generasi kedua ialah yang tergolong dalam hak-hak ekonomi, social, dan budaya, yang berakar secara utama pada tradisi sosialis yang membayangi diantara  Saint-Simonians pada awal abad ke-19 di Perancis dan secara beragam diperkenalkan melalui perjuangan revolusioner dan gerakan-gerakan kesejahteraan setelah itu.

  1. Generasi ketiga[27]

Generasi ketiga yang mencakup hak-hak solidaritas (solidarity rights) merupakan rekonseptualisasi dari kedua generasi HAM sebelumnya. Ia dapat daapat dipahami dengan cara terbaik sebagai suatu produk-sekalipun sebagian masih dalam proses pembentukan-dari kebangkitan dan kejatuhan negara bangsa dalam paruh kedua dari abad ke-20.

1.4 Transisi Politik Menuju Demokrasi[28]

Menurut Frans Magnis Suseno[29], totaliterisme adalah istilah ilmu politik untuk menyebut suatu gejala paling mengejutkan dalam sejarah manusia, suatu gejala yang secara mendadak mencuat dalam bagian pertama abad ke-20 yang baru lalu: negara totaliter.

Hakekat totaliterisme dengantepat dilukiskan oleh George Orwell[30] dalam bukunya Animal Farm. Penguasa totaliter tidak hanya mau memimpin tanpa gangguan dari bawah, ia tidak hanya mau memiliki monopoli kekuasaan. Ia justru mau secara aktif menentukan bagaimana masyarakat hidup dan mati; bagaimana mereka bangun dan tidur, makan, belajar dan bekerja. Ia juga mau mengontrol apa yang mereka pikirkan; dan siapa yang tidak ikut, akan dihancurkan.

Menurut Huntington[31], sesungguhnya semua rezim otoritarian, apapun tipenya, mempunyai kesamaan dalam satu hal: hubungan sipil-militer mereka tidak begitu diperhatikan. Hamper semua tidak memiliki karakteristik hubungan sipil-militer sebagaimana yanga da di negara industrial yang demokratis, yang disebutnya dengan istilah “kontrol sipil objektif(objective civilian control).  Dalam rezim militer[32] tidak ada control sipil, dan pemimpin serta organisasi militer sering melakukan fungsi yang luas dan bervariasi yang jauh dari misi militer yang normal. Dalam kediktatoran personal, penguasa melakukan apa saja  untuk memastikan bahwa militer  disusupi dan dikontrol oleh kaki tangan dan kroni-kroninya, yang memecah belah dan bekerja untuk menjaga cengkeraman kekuasaan diktator.

Semenjak akhir Perang Dunia II[33], serangkaian negara telah tumbuh dan melepaskan diri dari kediktatoran pembunuh, dan strategi keluar mereka telah tumbuh secara berbeda berdasarkan latar belakang sejarah mereka masing-masing. Pihak Jerman barat, setelah mengalami suatu kebrutalan dan ujian diri yang berkepanjangan, kemudian muncul dengan sebuah model demokrasi. Bangsa Rusia memulai dengan suatu langkah yang menyedihkan untuk membawa komunisme ke pengadilan , namun belum begitu melakukan banyak hal untuk melawan masa lalu mereka yang cenderung mendukung pemikiran Jossif W. Stalin


[1]  Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia(Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia),2008, hal.8

[2] ibid, hal.9-10

[3].Ibid, hal. 10

[4]  ibid, hal. 10-11

[5]  ibid, hal. 11

[6] ibid, hal.5-6

[7]  ibid, hal.6

[8]  ibid, hal.6

[9]  ibid, hal.7

[10] ibid, hal.7

[11]  ibid, hal. 19-20

[12] ibid, hal 41

[13]  ibid, hal. 41

[14]  ibid, hal. 43

[15]  ibid, hal. 44

[16]  ibid, hal. 45

[17]  ibid, hal. 49

[18]  ibid, hal. 51

[19]  ibid, hal. 53

[20]  ibid, hal. 54

[21]  ibid, hal. 55

[22]  ibid, hal. 56

[23]  ibid, hal. 57

[24]  ibid, hal. 55

[25]  ibid, hal. 78

[26]  ibid, hal. 79

[27]  ibid, hal. 80

[28]  ibid, hal. 97

[29]  ibid, hal. 102

[30]  ibid, hal. 102-103

[31]  ibid, hal. 105

[32]  Ibid, hal. 105-106

[33]  Ibid, hal. 152-153

About samaloisa

i'm a simple man writing is my hobbies
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s