Tanah Untuk Petani

TANAH UNTUK PETANI!!
Tanah untuk petani bukan sekedar slogan kosong atau persoalan politik hukum tanah semata tetapi juga menjadi persoalan sosial budaya. Ketika jaman orde baru, penguasaan tanah oleh pemerintah di identikkan dengan jargon”tanah untuk kepentingan umum” walau tidak terlalu jelas kepentingan umum siapa yang diuntungkan. Tanah telah menjadi biang kerok dan kontributor terbesar dalam permasalahan umat manusia dan juga menjadi alat hegemoni kaum kapitalis untuk menindas secara laten kaum papa.
Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri, kuku kapitalisme ditancapkan di Indonesia. Pasca diundangkannya paket UU itu maka mulailah ekspansi usaha keberbagai bidang. Bahkan saat ini Undang-Undang Pasar Modal Nomor 25 Tahun 2007 telah mengalami cacat normatif dan kontradiksi dengan ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dimana sektor-sektor vital yang semestinya tidak dikuasai oleh investor asing mulai di “fleksibelkan” untuk dikuasai juga oleh investor asing dan di swastanisasi. Fakta ini benar-benar menjadi ancaman serius bagi perekonomian Indonesia.
Laju ekspansi penguasaan perekonomian oleh pihak asing ini dihadang oleh masalah penguasaan tanah dengan tamengnya petani. Muncul berbagai permasalahan pertanahan yang melibatkan pemerintah yang berdiri di depan pemilik modal(capital) dan berhadapan dengan petani. Padahal Undang-Undang Pokok Agraria sudah secara ketat(strict)menyatakan bahwa warga asing tidak dapat memiliki hak atas tanah. Untuk melawan ketentuan-ketentuan ini jugalah yang menimbulkan terjadinya penyelundupan-penyelundupan hukum.
Selain itu, Undang-Undang Pemerintah Daerah juga sedikit banyak berkontribusi menimbulkan konflik tanah ketika terjadi pemekaran wilayah. Hanya saja hal ini merupakan ekses atas politik etis terhadap semangat otonomi daerah. Masih segar dalam ingatan kita ketika terjadi tarik ulur mengenai penetapan relokasi warga korban tsunami tahun lalu dimana terjadi konflik interest(kepentingan)antara pemerintah daerah dengan pemegang HPH yang ujung-ujungnya yang menjadi korban tetap saja warga. Sekalipun akhirnya pihak pemegang HPH”mengalah”.
Dalam konsideran UU No.5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria dikatakan bahwa corak perekonomian rakyat Indonesia adalah agraris. Berdasarkan konsideran itu, semestinnya pemerintah merevitalisasi pemanfaatan tanah sebagai objek vital untuk meningkatakan perekonomian warga.
Kelompok warga masyarakat seperti apa yang mesti dilindungi?Dari pertanyaan ini muncul dua pendapat yaitu Pertama Pengusaha/Investor/Pemilik modal dan Kedua adalah Petani pemegang aset tanah.
Pengusaha merupakan kalangan warga yang kapitalnya mumpuni untuk menjalankan usahanya termasuk melakukan ekspansi usaha ke sektor apapun. Dengan kekuatan modal yang kuat, mereka mampu menguasai pasar, tenaga kerja yang berkualitas bahkan proses administrasi kepada pemerintah(eksekutif). Untuk daerah yang tingkat perputaran perekonomiannya belum tinggi, pemilik modal ini mampu mendominasi sektor-sektor usaha skala menengah ke atas. Dengan mempertahankan dan memberikan insentif baik dalam kemudahan pajak dan perijinan, pemilik modal ini dapat memberikan kontribusi sebagai penyetor pajak yang kuat yang tentunya kepatuhan membayar pajak ini mesti didukung oleh instrument peraturan perundang-undangan yang kuat.
Sementara Petani pemegang aset berupa tanah merupakan kelompok yang bergerak disektor pertanian, memiliki aset berupa tanah pertanian. Tetapi aset semacam ini tidak dapat diuangkan(liquid)dalam waktu yang cepat artinya aset berupa tanah ini mesti di legalisasi lebih dahulu dengan mengupayakan untuk mendapatkan alas hak seperti Hak Milik dan Hak Guna Bangunan. Ketika aset ini sudah memiliki status alas hak yang jelas barulah mempunyai sifat liquid karena dapat dijadikan barang jaminan ke lembaga keuangan seperti bank untuk mendapatkan modal berupa uang.
Akan tetapi proses ini bukan masalah gampang mengingat status tanah-tanah di Mentawai masih berupa tanah adat atau tanah kaum. Sehingga akan sangat sulit untuk merealisasikan mimpi itu dalam waktu dekat. Kecuali ada Gerakan yang bersifat progress dari pemerintah daerah untuk menghimbau warga melaksanakan pendaftaran tanah baik secara sporadic(individu/perseorangan) maupun secara sistematic(massal). Tentunya himbauan ini perlu kemauan politik (political will) yang besar dari pemerintah daerah untuk menertibkan penguasaan tanah-tanah milik warga masyarakat sehingga memiliki status hukum yang jelas.
Dari penjabaran terhadap dua kelompok diatas kita bisa melihat ternyata masyarakat pemegang aset tanah mengalami kegamangan. Antara kerinduan untuk mendapatkan modal usaha dari aset yang dimiliki tetapi terbentur pada proses yuridis formal(Juridic formil procedure). Berbeda halnya dengan pengusaha yang memiliki dana tunai/cash, mereka bisa sewaktu-waktu menggunakan modal itu untuk menggerakkan urat nadi usaha mereka. Akibatnya, petani pemilik aset itu tetap saja menjadi petani konvensional yang mengandalkan aset itu untuk bercocok tanam ala kadarnya.
Nah, dari sinilah perlunya peranan pemerintah untuk melakukan politik etis dengan cara”menjembatani” petani pemilik aset supaya aset mereka menjadi liquid. Artinya, petani pemilik aset tidak lagi terbentur pada mentoknya upaya mendapatkan modal dari lembaga keuangan secara alangsung tetapi pemerintah daerah menjadi mitra yang tepat sebagai alat atau penghubung antara lembaga keuangan dengan petani pemilik aset. Disini pemerintah daerah berperan sebagai penjamin(guarantor). Kerja sama ini tentunya dilakukan atas dasar kontrak bisnis yang jelas dengan segala klausula atau ketentuan yang harus dipatuhi dan tidak memberatkan petani pemilik aset.
Jika kita bervisi bahwa”tanah untuk petani” maka semestinya fungsi-fungsi dan manfaat atas tanah itu dikuasai oleh oleh petani. Petani menjadi pelaku aktif. Petani menjadi subjek, bukan objek. Karena ketika sektor usaha itu dikendalikan sepenuhnya oleh pemodal besar seperti pengusaha, maka tidak tertututp kemungkinan warga masyarakat akan menjadi objek dari kegiatan ekonomi itu dengan cara menjadi tenaga buruh. Sementara dengan kekuatan modal yang besar, pengusaha akan lambat laun menguasai objek vital yaitu tanah pertanian yang notabene dimiliki oleh petani pemilik aset. Jika hal itu terjadi maka petani pemilik aset akan kehilangan modal utama mereka. Dengan dikuasainya aset petani itu maka petani akan kehilangan objek vital yang utama dalam mata pencaharian mereka. Karena kehilangan objek vital ini maka kencenderungannya adalah munculnya pengangguran. Pengangguran muncul karena tidak adanya keahlian dan keterampilan sebagaimana yang diperlukan oleh perusahaan besar. Dengan munculnya pengangguran makan akan berdampak positif terhadap meningkatnya kejahatan atau kriminalitas. Kejahatan muncul karena aset strategis yang dimiliki sudah tidak ada.
Sebagai contoh, di Desa Tangkil Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor Jawa Barat, Tanah warga sudah dikuasai oleh perusahaan perkebunan baik dengan cara pembebasan tanah dengan paksaan maupun penjualan tanah secara sukarela dengan harga yang tidak realistis. Cara ini diambil karena sifat pragmatis masyarakat yang cepat-cepat mendapatkan uang dengan tidak bersusah payah. Secara instan mereka mengantongi uang yang dipergunakan untuk berfoya-foya. Dalam perjalanannya ketika tanah mereka sudah dikuasai oleh pihak perusahaan perkebunan, sementara uang yang diterima semakin tidak jelas kemana perginya dan akhirnya benar-benar habis maka dimulailah suatu babak baru dalam kehidupan warganya.
Tenaga buruh kasar yang bekerja di perusahaan perkebunan itu mayoritas adalah warga di sekitar perkebunan dan petani yang dahulunya adalah pemilik tanah tersebut dengan upah yang berada dibawah standar kesejahteraan dan memprihatinkan. Tidak ada pilihan lain karena mereka tidak punya keahlian dan keterampilan untuk bekerja disektor yang lebih wajar apalagi bekerja di kantor perkebunan tersebut. Satu-satunya jalan adalah menjadi buruh kasar. Mereka seperti orang asing di kampung mereka sendiri.
Pasca reformasi ketika ijin-ijin atas tanah Hak Guna Usaha(HGU)tersebut habis masa berlakunya maka muncullah kerusuhan dimana pemilik tanah asal menuntut kembali tanah mereka. Padahal untuk diketahui bahwa tanah bekas Hak Guna Usaha(HGU)yang sudah habis masa berlakuanya secara ex officio(otomatis)akan menjadi tanah negara. Sejak saat itu muncullah teror dan konflik yang tidak dapat dielakkan. Ironisnya, diatas konflik itu muncullah “preman-preman garapan” dimana mereka menjual tanah-tanah yang menjadi objek konflik kepada pendatang yang memiliki uang banyak. Sudah dapat dipastikan bahwa penjualan tanah-tanah itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat baik bagi pembeli maupun oleh penjual.
Seringkali sebidang tanah yang sudah dijual kepada A sementara si A belum mengelolanya secara nyata dalam artian masih ditelantarkan maka tanah yang sama oleh preman preman garapan itu dijual lagi kepada pembeli B. Akibatnya muncul konflik antara pembeli A dengan pembeli B. dan, bukan persoalan jual menjual saja yang menambah kecarut marutan itu tetapi juga muncul pihak pihak yang bermain di tengah kekosongan hukum itu untuk mendapatkan untung secara ilegal.
Dari pelajaran ini kita mestinya belajar supaya fakta ini jangan sampai terjadi di Mentawai. Sudah saatnya pemerintah daerah tidak menggiring warga kepada kehancuran dengan cara mengorbankan sektor-sektor vital mata pencaharian mereka. Malahan justru melakukan upaya yang bersifat progress(langkah maju) dengan memulai pencanangan program pendaftaran tanah, inventarisasi tanah-tanah milik warga sehingga lebih bermanfaat secara ekonomi supaya tercapai tertib hukum. Hak warga atau petani harus dilindungi oleh hukum maupun pemerintah daerah. Sehingga dengan sendirinya pemerintah mendampingi warga atau petani belajar untuk mandiri dan meningkatkan taraf hidup mereka .
Tanah adalah objek vital dan menjadi sumber mata pencaharian petani. Jika tanah mereka dilindungi maka mereka juga dilindungi. Petani yang dilindungi sampai mereka mencapai tahap kesejahteraan dan kemandirian ekonomi maka dengan sendirinya pemerintah telah melindungi subjek hukum yang menjadi representasi suara Tuhan(vox populi vox dei)
Jaya Mentawaiku-Jaya Indonesia!!

Rinto W. Samaloisa, SH
(Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Pancasila_Jakarta)

About samaloisa

i'm a simple man writing is my hobbies
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s