Restorative Justice

RESTORATIVE JUSTICE DAN UPAYA REVITALISASI PENGADILAN ADAT DI MENTAWAI
Oleh: Rinto W. Samaloisa, SH
-Aktif di Mentawai Institute_Universitas Kristen Indonesia Jakarta
-Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila Jakarta
-Associate Advokat di Kantor Hukum Palti Situngkir& Associates dan Gracialawfirm Jakarta

Menarik untuk dicermati tulisan rekan Maru Saerejen dalam artikelnya di Tabloid Puailiggoubat beberapa waktu lalu. Beberapa kasus yang diselesaikan melalui keputusan adat khususnya di Mentawai berpotensi menjadi preseden untuk menguatkan posisi pengadilan adat supaya menjadi alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang sebenarnya secara tidak sadar telah menerapkan prinsip-prinsip restorative justice.
Apa itu restorative justice? Restorative justice berawal dari negara-negara yang mempergunakan bahasa Inggris, seperti Kanada, Australia, New Zealand, dan Inggris(Varia Peradilan Tahun ke XX No.247 Juni 2006, hal.3). Menurut Prof. Bagir Manan, restorative justice adalah”Penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil”, atau”Penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat”(ibid).
Jika kita perhatikan asal muasal konsep restorative justice ini seperti yang disebutkan diatas, itu adalah negara-negara anglo-saxon dimana negara-negara ini menerapkan sistem hukum yang tidak terkodifikasi kedalam kitab-kitab atau aturan-aturan tertulis. Apabila ada kasus, mereka baru mencari preseden atau putusan-putusan yang telah ada lebih dahulu dan serupa dengan kasus yang ditangani belakangan atau mereka membuat putusan yang baru.
Sementara, sistem hukum Indonesia yang berorientasi pada Belanda dengan sistem continental merumuskan lebih dahulu apa saja yang merupakan kejahatan dan pelanggaran, baru setelah itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketika ada kasus, hakim dan para penegak hukum lainnya mencocokkan kasus itu dengan pasal-pasal yang terlebih dahulu diatur. Jika ada ketidaksinkronan barulah dilakukan penafsiran-penafsiran bahkan uji materiil(judicial review).
Sebenarnya pemisahan kedua sistem hukum itu sudah mulai kabur, khususnya dibidang perekonomian. Perjanjian-perjanjian bisnis yang dilakukan para pihak seringkali menabrak batasan-batasan itu. Akan tetapi kenyataan ini sudah dapat diterima didunia bisnis. Dan selama ini juga berjalan dengan baik walaupun ada beberapa benturan dalam pelaksanaannya.
Dalam sebuah perkuliahan umum yang diadakan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila Jakarta, Dr. Arifin Tumpa mantan Ketua Mahkamah Agung RI dan sekaligus sebagai pembicara utama mengatakan bahwa” selama dia memimpin, ada ribuan kasus yang sampai di Mahkamah Agung. Dan kasus-kasus ini tidak terselesaikan selama dia memimpin. Keterbatasan sumber daya manusia, dan kompleksnya kasus-kasus yang ditangani menjadi kendala yang sering dihadapi. Akibatnya, penyelesaian sengketa tanpa disadari telah bertabrakan dengan prinsip peradilan yang cepat, efisien dan murah.
Telah banyak upaya yang ditempuh untuk meminimalisir kenyataan ini. Beberapa usaha itu adalah pembatasan kerugian yang dialami para pihak bersengketa yang dapat dimintakan penyelesaiannya dipengadilan. Namun upaya ini juga masih jauh panggang dari api. Sekalipun ada juga para pihak bersengketa yang tetap konsisten menggunakan alternative penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrase dan lain-lain.
Menurut saya, restorative justice itu telah terlebih dahulu diterapkan oleh pengadilan-pengadilan adat di Indonesia jauh sebelum booming restorative justice di negara-negara anglo-saxon. Di Mentawai khususnya, seingat penulis, penerapan restorative justice itu dapat dilihat sekitar tahun 1980-an, mungkin bisa lebih awal dari itu.
Deskripsinya adalah ketika muncul sengketa perbatasan tanah kebun atau ladang(sook atau song’ atau pasongan), para pemuka masyarakat seperti tetua-tetua adat dan pemuka agama beserta para pihak yang bersengketa dan disaksikan oleh masyarakat daerah setempat melakukan musyawarah. Pokok masalahnya adalah salah satu pihak berperkara menggeser batas kebun atau ladang dengan berbagai cara. Karena biasanya batas-batas itu hanya ditandai oleh tanaman keras atau tanaman lain yang daunnya mencolok(loina’ surak dll). Penggeseran batas kebun atau ladang ini menimbulkan konflik tetapi teramat jarang konflik itu sampai kepada adu fisik. Sejarah membuktikan bahwa jika terjadi hal-hal demikian, biasanya salah satu pihak akan mengalah dan pindah(mujaujau) untuk mencari daerah baru atau perladangan baru.
Dalam musyawarah itu, para pemuka masyarakat tadi akan memberikan gambaran, sejarah dan kronologis bagaimana terjadinya pembukaan perladangan tersebut. Ketika semua sudah jelas barulah dilakukan himbauan kepada para pihak yang bersengketa apakah akan konsisten dengan patok batas atau pasongan awal atau tidak. Jika tidak, maka yang tidak menerima keputusan musyawarah itu dapat menentukan sikapnya apakah dia akan mempertahankan haknya atau yang lebih ekstrim keluar dari kampung.
Di daerah Siberut penerapan “Tulou” termasuk efektif dalam menyelesaikan sengketa apapun yang menimbulkan kerugian kepada pihak yang dirugikan. Unsur-unsur yang dominan dalam penyelesaian sengketa secara adat itu adalah adanya pemuka masyarakat yang terdiri atas, sibakkat laggai, kepala-kepala suku, dan pemuka agama sebagai pengatur jalannya mufakat itu. Walaupun dalam beberapa kasus, unsur-unsur itu tidak lengkap tetapi keputusan yang diambil tetap mengacu kepada kearifan-kearifan lokal. Kemudian selain unsur pemuka masyarakat diatas, peranan dari masyarakat yang mengikuti musyawarah itu sangat penting karena merekalah yang memonitor jalannya penyelesaian sengketa itu dan sekaligus sebagai saksi yang dapat turut memberikan pandangan-pandangan sejauh yang dia ketahui, dia lihat dan alami sendiri.
Model penyelesaian sengketa sebagaimana yang terjadi di Mentawai ini lebih menitikberatkan pada perdamaian. Akan tetapi jika ada kerugian yang muncul, kerugian itu akan disepakati bersama dengan para pihak yang bersengketa bagaimana cara menggantinya. Biasanya penggantian ini dilihat berdasarkan kemampuan pihak yang terkena tulou atau denda. Pengenaan denda atau tulou ini berlaku untuk kasus perdata maupun pidana.
Penyelesaian sengketa ini tidak memakan waktu yang lama seperti penyelesaian sengketa di pengadilan yang memakan waktu bertahun-tahun. Secara tidak langsung pengadilan adat lebih efektif. Disamping kelebihan-kelebihan yang ada, penyelesaian sengketa secara adat ini masih terdapat banyak kelemahan terutama, putusan-putusannya banyak yang tidak tertulis dan dibukukan. Tetapi di beberapa daerah di Indonesia sudah ada juga putusan-putusan dan sudah ada yang ditulis dan menjadi pedoman dalam menyelesaikan perkara yang sama dikemudian hari.
Di daerah pesisir barat Mentawai, penerapan pengadilan adat ini dalam kenyataannya hampir punah. Kearifan-kearifan lokal seperti ini hampir tidak diikuti oleh generasi-generasi muda. Kecenderungannya adalah munculnya penyelesaian sengketa yang berbuntut ke meja hijau dan “hotel prodeo” atau penjara. Padahal jika di pahami dan ditelusuri secara seksama sebenarnya pengadilan adat yang dahulu diterapkan oleh orang tua kita dahulu sangat efektif dalam mencapai suatu keadilan sekaligus kepastian hukum.
Atas kondisi dalam pemaparan diatas, ada baiknya para generasi Mentawai yang bergelut dibidang hukum, perlu duduk bersama untuk menggiatkan kembali pengadilan adat dan menggali nilai-nilai kearifan lokal yang sangat berguna dalam rangka mengangkat kembali budaya Mentawai yang telah hilang, atau jika saat ini hampir punah kita kembalikan ketatanan awalnya. Sistem penyelesaian sengketa yang saat ini masih eksis seperti di Siberut dengan pengenaan tulou- nya dalam kasus-kasus baik perdata maupun pidana yang muncul dimasyarakat agar tetap diperkuat dan kalau bisa terwadahi sehingga penerapannya semakin efektif sebagai peradilan alternatif yang berkeadilan sosial.
Semoga!

About samaloisa

i'm a simple man writing is my hobbies
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s